Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Hutang Luar Negeri
Total Hutang Pemerintah Rp 4.585,4 triliun, Salamuddin Daeng: Rasio Utang RI 30,31 Persen Menyesatkan
2018-09-27 12:12:34
 

Ilustrasi. Salamuddin Daeng pengamat ekonomi Indonesia.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rasio utang pemerintah sudah menembus angka 30,31 persen dari produk domestik bruto (PDB/ GDP).

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai angka yang dirilis Kementerian Keuangan itu sebagai bentuk nyata dari penyesatan utang pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data yang dia peroleh dari Bank Indonesia, utang Indonesia terbilang sangat besar.

"Utang luar negeri pemerintah sampai dengan kuartal kedua 2018 senilai 179,728 miliar dolar atau Rp 2.677,9 triliun. Utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) sampai dengan Agustus 2018 mencapai Rp 1.907,5 triliun. Jadi total utang pemerintah sampai dengan saat ini mencapai Rp 4.585,4 triliun," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/9).

Dengan demikian, lanjut dia, kalau dibandingkan GDP Indonesia senilai 1015 miliar dolar AS atau setara Rp 15.123,5 triliun berarti utang pemerintah sebesar 33 persen.

"Tapi membandingkan utang pemerintah dengan GDP itu semacam penyesatan. Karena GDP itu bukan bagian pemerintah saja. GDP adalah produk kotor perusahaan swasta dan asing. Utang pemerintah hanya boleh dibandingkan dengan revenue atau penerimaan pemerintah. Karena tidak bisa bayar utang dengan GDP atau PDB. Utang itu dibayar dengan pendapatan. Kecuali negara mau dijual sama dia," paparnya.(wid/RMOL/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
  Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
  Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
  Beban Bunga Utang Indonesia Melonjak Hingga 94 Persen
  Sekali Lagi Soal Utang
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

Krisis Teluk: AS Meluncurkan Serangan Siber terhadap Sistem Senjata Iran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2