Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Demokrasi
Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
2020-05-30 03:39:50
 

Flyer konpers virtual 'Sidang Rakyat Melawan UU Minerba untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat'.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry, mengingatkan, pola yang dilakukan pemerintahan dan DPR saat ini dalam menjalankan negara membuat kualitas demokrasi menurun. Tak hanya itu, Ashov juga menilai pemerintah dan DPR antisains dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

"Pola itu sangat berbahaya jika terus dibiarkan. Demokrasi kualitasnya semakin menurun, partisipasi tidak dibuka, suara kritik tidak didengar," kata Ashov dalam konpers virtual 'Sidang Rakyat Melawan UU Minerba untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat', Jumat (29/5).

Melalui sidang rakyat itu, Ashov yang juga mengajak semua pihak bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Maka itu, kebersamaan harus dieratkan agar negara tidak dikuasai oleh oligarki.

"Pola itu akan sangat berbahaya jika terus terjadi, kita sama-sama tahu juga hanya beberapa saat lalu, Omnibus Law Ciptaker yang juga ada kaitannya dengan Batubara memberi mereka (oligarki) kemewahan untuk mereka berekspansi. Ini yang harus menjadi lampu merah bahwa ada proses demokrasi yang harus kita perbaiki," ucap dia.

Kemudian, Ashov yang juga sebagai pendiri Trend Asia menilai bahwa pemerintah dan DPR dalam mengambil kebijakan semakin anti sains. Ia membeberkan bahwa 10 tahun lagi bakal terjadi krisis iklim. Saat itu, umat manusia tidak mampu mengambil kembali, dan alam mengendalikan sepenuhnya. "Pertanyaanya apakah kita mampu atau tidak?," ucap dia.

Mantan Juru kampanye Detox Greenpeace Indonesia tersebut juga menyinggung peringatan dari organisasi pangan dan pertanian (FAO), krisis pangan sangat mungkin terjadi pada tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah mengindahkan peringatan itu dan terus mengeluarkan kebijakan tidak berpihak pada ketahanan pangan

"Kemarin FAO juga memperingatkan bahwa tahun ini krisis pangan sangat mungkin terjadi. Di mana pemerintah kita longgar sekali dalam hal mencegah persebaran, sudah tersebar ke 34 provinsi," ucapnya.

Untuk diketahui, Trend Asia menjadi koordinator gerakan #BersihkanIndonesia, sebuah gerakan gabungan puluhan organisasi masyarakat sipil di antaranya Greenpeace Indonesia, Enter Nusantara, ICW, LBH, JATAM, Walhi, Auriga Nusantara, IESR, 350 ID, dll yang bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk aktif mendorong perubahan kebijakan energi, lingkungan.(dbs/gelora/bh/sya)

------------------------------------------------------------
Telah dilakukan koreksi perbaikan judul berita sebelumnya: Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains”, menjadi “Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains”. Terima kasih atas koreksi dari pihak terkait.(ina/ta)



 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah pada 14 Tahun Terakhir
  Usai Baca Buku Bung Hatta Kritik Otoritarian Soekarno, Fadli Zon: Mirip Pemerintahan Sekarang
  Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
  Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia
  Jika Kritik Terancam, Demokrasi Akan Tumbang
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah

Deteksi Dini Kejahatan Siber, Baintelkam Polri - XL Axiata Tingkatkan Sinergitas

PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?

Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP

KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2