Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
HAM
Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan
2018-06-21 07:20:53
 

Menlu AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB, Niki Haley, mengumumkan pengunduran diri AS dari Dewan HAM PBB.(Foto: REUTERS)
 
NEW YORK, Berita HUKUM - Amerika Serikat memutuskan hengkang dari keanggotaan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyebut badan itu "munafik dan melayani kepentingan sendiri" serta "mengolok-olok hak asasi manusia".

Dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, Haley juga menuding Dewan HAM PBB sebagai "kubangan bias politik".

Meski demikian, dia menegaskan, "Saya ingin membuat ini sejernih mungkin bahwa langkah ini bukanlah kemunduran dari komitmen kami terhadap hak asasi manusia."

Pada kesempatan yang sama, Pompeo menjuluki Dewan HAM PBB sebagai "pembela HAM yang payah".

"Lebih buruk dari itu, Dewan HAM PBB menjadi wadah untuk melaksanakan kemunafikan tak tahu malu lantaran banyak pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia diabaikan dan sejumlah pelanggar paling serius di dunia duduk di dewan," tambah mantan Direktur CIA itu.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

Twitter pesan oleh @UNHumanRights

Menanggapi sikap AS, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa dia "lebih memilih" agar AS tetap berada di dewan.

Adapun Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengatakan pengunduran diri AS "berita mengecewakan, serta benar-benar mengejutkan."

Sikap AS mengemuka di tengah bermunculannya kritik tajam ke arah pemerintahan Presiden Donald Trump sehubungan dengan kebijakan memisahkan anak-anak migran dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.

Zeid Ra'ad Al Hussein menyebut kebijakan tersebut "tidak bernurani".

A meeting of the UN human rights council in May 2018Hak atas fotoEPA
Image captionDewan HAM PBB menggelar pertemuan setidaknya tiga kali setahun dan meninjau catatan HAM setiap negara anggota PBB.

Pengunduran AS dari Dewan HAM PBB adalah puncak dari perseteruan sejak tahun lalu. Kala itu, Nikki Haley menuduh badan yang dibentuk pada 2006 tersebut punya "bias anti-Israel yang kronis" dan AS sedang meninjau keanggotaannya.

Haley mengatakan bahwa "sulit diterima" bahwa ada sejumlah resolusi diloloskan untuk menentang Israel, namun tiada satupun untuk Venezuela ketika sejumlah demonstran tewas dalam konflik politik.


Sekilas tentang Dewan HAM PBB<

Dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB, yang dideskreditkan karena memilih sejumlah negara anggota dengan jejak rekam HAM yang dipertanyakan

Semua 47 negara anggota dipilih untuk masa menjabat tiga tahun

Dewan HAM bertujuan untuk menyoroti berbagai pelanggaran HAM dengan mengeluarkan resolusi, namun menghadapi kritik yang sama seperti Komisi HAM PBB.

Dewan HAM juga mengirim berbagai pakar independen dan mendirikan sejumlah komisi penyelidikan untuk melaporkan pelanggaran HAM di tempat-tempat, seperti Suriah, Korea Utara, Burundi, Myanmar, dan Sudan Selatan.

Pada 2013, sejumlah kelompok pelindung HAM menyampaikan keluhan saat Cina, Rusia, Arab Saudi, Aljazair, dan Vietnam terpilih sebagai anggota.

AS bergabung pada 2009 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah

Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

 

  Berita Terkini
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta

Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka

Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2