Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilkada
Tujuh Pernyataan Sikap KOMPHAK Menjelang Pilgub DKI Jakarta
2017-04-18 22:23:49
 

Tampak Direktur Eksekutif Komphak Ibnu Mazjah saat jumpa pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta putaran ke 2 yang akan digelar besok Rabu 19 April tensi keamanan semakin panas.

Komunitas Masyarakat Peduli Hukum dan Keadilan (KOMPHAK) menegaskan bahwa, kedatangan massa dari luar Jakarta yang yang tidak berkepentingan dan terlibat dalam proses Pilkada DKI di tempat pemungutan suara (TPS) harus ditolak.

"Demi mencegah terjadinya gangguan keamanan, memicu terjadinya konflik, kondisi tidak nyaman dan memberikan tekanan psikologis bagi para pemilih," ujar Direktur Eksekutif Komphak Ibnu Mazjah di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/4).

Menurut Komphak pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana secara aman, damai, jujur, adil, bebas dari tekanan dan intimidasi baik tekanan secara fisik maupun psikis, sebagaimana harapan dan cita-cita dari demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Atas dasar itu, Komphak mengajak semua pihak agar mau melihat kepentingan yang lebih besar di balik Pilkada. Pemilu harus berjalan dengan aman dan kondusif.

Selain itu Komphak juga mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian mengeluarkan maklumat. Maklumat bersama ditandatangani Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, Ketua KPUD Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Mimah Susanti.

"Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif, maka Polri sekali lagi dengan diskresinya dapat melakukan penegakan hukum. Larangan pegerahan massa bukan hanya berlaku untuk Tamsya Al Maidah, tapi juga bagi semua pendukung pasangan calon. Untuk Pilkada damai diharapkan netralitas aparat," kata Ibnu.

Pernyataan sikap KOMPHAK sebagai berikut:

Pertama, keamanan dan ketertiban Kota Jakarta adalah hal yang paling utama harus dijaga dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah proses demokrasi. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keberhasilan dalam pesta demokrasi tersebut.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk berpartisipasi dalam Pilkada dan menggunakan hak pilihnya dengan baik, serta tidak ragu-ragu untuk meminta perlindungan hukum secara ketentuan yang berlaku atas adanya intimidasi dari siapapun dan pihak manapun.

Ketiga, hak pilih dalam Pilkada DKI adalah hak setiap warga Jakarta yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, serta merupakan hak asasi manusia yang tak boleh dibatasi penggunaannya. Siapapun tak boleh memberikan gangguan sedikitpun, termasuk gangguan psikis, lebih-lebih melakukan bentuk-bentuk intimidasi, kecurangan, serta itikad tidak baik lainnya atas penyelenggaraan Pilkada DKI.

Keempat, menyerahkan proses pengawasan jalannya pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan undang-undang sesuai mekanisme hukum sekaligus menyerahkan urusan pengamanan dan ketertiban kepada aparat Kepolisian yang dibantu oleh aparat TNI.

Kelima, menolak kedatangan massa dari luar Jakarta yang tidak berkepentingan dalam proses Pilkada DKI di TPS demi mencegah terjadinya gangguan keamanan, maupun terjadinya konflik, dapat memberikan dampak yang tidak nyaman dan/atau membuat tekanan psikologis bagi para pemilih, sehingga tujuan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yang berkeadilan tidak tercapai.

Keenam, menolak kedatangan massa dari luar Jakarta yang tidak berkepentingan dengan Pilkada DKI Jakarta, lebih-lebih akan terlibat dalam proses pengawasan Pilkada DKI Jakarta putaran ke dua, karena tindakan-tindakan tersebut tidak sejalan dengan peran dan fungsi pelaksanaan dan pengawasan yang secara limitatif sudah diserahkan kepada pihak-pihak berwenang. Dalam pada itu, kami menekankan kepada semua pihak untuk hanya menempuh cara-cara yang diatur oleh hukum dan undang-undang bilamana terjadi sesuatu ketidakpuasan dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada DKI. Hal ini sebagai penghormatan terhadap tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketujuh, mendukung sepenuhnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian yang dibantu oleh TNI untuk menindak tegas segala bentuk pengabaian hukum atau anjuran yang telah dikeluarkan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi aman dan tertib. Kami juga mendorong aparat penegak hukum dapat menunjukkan netralitas dan jaminan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi yang sehat dan berkeadilan.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Peringatan Ketua Timses Pasangan Anies dan Sandi pada Relawan, Dilarang Minta Jatah Proyek
  KPU Gelar Evaluasi Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Hasil Pilkada 2017
  Eep Saefulloh: Posko Pemenangan Ahok Ada di Istana, Operatornya Menkopolhukam
  Haedar: Tidak Perlu Mereproduksi Isu-Isu yang Dapat Memecah Belah Bangsa
  Pilkada Jakarta Bukti Demokrasi Indonesia Semakin Matang
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah

 

  Berita Terkini
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser

Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi

Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2