Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
Tunggangi Penanganan Covid Sebagai Isu SARA, GAMKI Desak Kapolri Copot Kapolres Siantar
2021-03-02 11:01:20
 

GAMKI DKI Jakarta saat menggelar aksi di Mabes Polri.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi DKI Jakarta mendatangi gedung Mabes Polri, Senin (1/3).

Kehadiran aktivis Gereja itu untuk menuntut Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menindaklanjuti penetapan tersangka 4 tenaga kesehatan (Nakes) oleh Polres Pematangsiantar. Sebab, tindakan Polres Pematangsiantar itu bertentangan terhadap prinsip Pemerintah dalam memberantas pandemi Covid-19.

Koordinator Aksi, Richard RH mengatakan, aksi itu juga sebagai langkah awal untuk mengevaluasi 100 Hari Kinerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, kebijakan Kapolri belum menunjukkan langkah tegas terhadap pelaku-pelaku radikalisme di Indonesia. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Pematangsiantar, di mana 4 orang Nakes bisa ditetapkan sebagai tersangka dengan landasan hukum yang tidak jelas.

"Kepolisian masih bisa di intervensi oleh banyaknya massa yang demo. Kejadian ini dapat membuat citra buruk Kepolisian dan masih jauh dari komitmen Kapolri dalam memberantas radikalisme. Kami mengecam segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di NKRI, sebab seluruh Warga Negara sama di mata hukum," sebutnya dalam orasi.

Richard menjelaskan, penetapan tersangka terhadap 4 Nakes itu dilakukan Polisi atas tindakan memandikan jenazah wanita yang dinyatakan positif virus Corona. Langkah Polres Siantar itu sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

Dia mengatakan, Polres Siantar menjerat 4 Nakes itu dengan pasal di Undang-Undang Penistaan Agama. Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar pun sudah menghentikan kasus itu, dengan alasan 4 Nakes tidak terbukti melanggar pasal 156 A Jo Pasal 55 Undang-Undang tentang Penistaan Agama.

"Kami meminta kepada Kapolri untuk mencopot Kapolres Siantar. Karena telah sembarangan menerapkan seseorang menjadi tersangka. Hingga saat ini, Kota Siantar pun sudah tidak lagi Kota Toleran dan mengakibatkan kegaduhan antar agama di Kota Pematangsiantar," tambahnya.

Richard meminta Polri harus netral dalam mengatasi kasus penanganan Covid-19. Apalagi pihak yang ditetapkan tersangka adalah tenaga kesehatan itu sendiri.

Dia menilai, tugas kepolisian seharusnya membantu Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020.

Dalam konteks inilah, katanya, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Peran kepolisian yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun yang terjadi saat ini, Polri terlibat dalam mempidanakan Nakes yang sedang menjalankan tugasnya di masa pandemi," ujar Richard.

Terakhir, dia meminta agar kepolisian dapat menjamin keamanan dan keselamatan setiap Nakes dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurutnya, dalam situasi pandemi para petugas medis adalah garda terdepan dalam memerangi virus Corona. Mereka juga berkutat dengan risiko dan nyawa taruhannya.

Semua dilakukan untuk melayani masyarakat agar selamat. Bukannya berterima kasih atas pengabdian mereka. Kepolisian harus melindungi petugas medis dari kasus serupa di kemudian hari.

"Sebab petugas medis adalah pihak yang berjuang sekuat tenaga dalam membentengi masyarakat dari Covid-19. Kerja keras mereka harus dihargai, keselamatan mereka harus dinomorsatukan," pungkasnya.(bh/mos/amp)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  IAD Webinar Sosialisasi Vaksin Covid-19 dan IAD Indramayu Kunjungi PAUD
  Anjurkan Agar Tidak Mudik Lebaran, Wakil Ketua MPR: Langkah Tepat Memutus Penyebaran Covid-19
  Azis Pertanyakan Keputusan Pemberhentian Sementara Penelitian Vaksin Nusantara
  Pemerintah Jangan Kecolongan Izin Penggunaan Vaksin AstraZeneca
  Dimasa Pandemi Covid-19 Desa Sedong Lor Diserbu Prajurit TNI
 
ads1

  Berita Utama
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika

Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri

Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luncurkan Sekolah Tani, Muhammadiyah Dipuji Menteri, Gubernur Hingga Bupati

Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Jelang Ramadan, Gubernur Anies Imbau Pengurus Masjid Disiplin Protokol Kesehatan

Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun

Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2