Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Guru
Tunjangan Guru Triwulan I/2014 Dibayar Akhir Maret Ini
Sunday 09 Mar 2014 13:35:49
 

Ilustrasi. Mendikbud Mohammad Nuh.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadwalkan akan membayar tunjangan guru untuk triwulan pertama tahun 2014 pada akhir bulan Maret 2014 ini. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer daerah.

“Akhir Maret itu guru-guru sudah bisa lihat, apakah tunjangannya sudah bisa disalurkan, melalui web kemdikbud,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014, di Jakarta, Jumat (7/3).

Mendikbud menyebutkan, ada tiga jenis tunjangan yang akan disalurkan,yaitu tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan kualifikasi guru yang melanjutkan pendidikan ke S1, dan tunjangan guru daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil).

Menurut Mendikbud, seluruh data saat ini sedang diverifikasi untuk memastikan guru penerima tunjangan memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan minimal 24 jam mengajar.

Adapun untuk urusan hutang piutang tunjangan yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya, menurut Mendikbud, saat ini sedang diselesaikan oleh BPKP dan inspektorat Kemdikbud. Ia menegaskan, Pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan hak para guru tersebut. “Jika hasil audit sudah rampungg, maka sesegera mungkin disalurkan hutang piutang itu,” ujarnya.

Pemberian tunjangan bagi guru ini, kata Mendikbud M. Nuh, bukan sekadar pemberian hak para guru. Ia menyebutkan, ada konsep segitiga yang saling berhubungan. Pertama, para guru harus meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya. Konsekuensi kenaikan kapasitas tersebut adalah meningkatnya kinerja guru.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas guru akan diukur dengan instrumen pengukuran kinerja guru yang saat ini sedang disiapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Dari pengukuran kinerja guru ini, akan meningkatkan konsekuensi karir yang berimbas pada kesejahteraan guru.

“Kita tidak ingin melepaskan guru dengan kapasitas yang kurang,” tandas Mendikbud.
Kementerian Agama Selesaikan Tunggakan

Masih terkait dengan tunjangan guru itu, Kementerian Agama berjanji akan menuntaskan tunjangan profesi guru madrasah yang tertunggak sejak tahun 2008 pada 2014 ini. Saat ini anggaran yang tersedia baru Rp 410 miliar, kekurangannya dianggarkan melalui mekanisme APBNP 2014. Besar keseluruhan tunggakan adalah Rp 1,3 triliun.

“Tunggakan itu harus diselesaikan tahun 2014 ini,” ujar Direktur Pendidikan Madrasah Nurkholis Setiawan ketika menerima pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) bersama Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi di kantor Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng, Kamis (6/4).

Terkait dengan tuntutan realisasi tunjangan impassing guru non PNS di madrasah swasta, Nurkholis mengatakan, guna menghindari terjadinya persoalan yang akan timbul oleh perubahan klausul tunjangan profesi guru non PNS dari 1,5 juta menjadi sesuai dengan grade yang ada di dalam SK Impassing, maka pembayarannya akan dilaksanakan secara serentak. Karena itu, tidak bisa dilaksanakan pada 2014 ini.

“Jadi tunjangan profesi guru non PNS di madrasah swasta tidak bisa dilaksanakan tahun 2014, karena Kementerian Agama akan terlebih dahulu menuntaskan tunjangan profesi guru yang tertunggak sejak tahun 2008,” terang Nurkholis.

Untuk penerbitan SK Impassing guru non PNS di madrasah swasta, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Impassing bagi guru non PNS di madrasah yang berjumlah 148.000. Penerbitan SK tersebut merupakan usulan dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi yang disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah yang selanjutnya disampaikan ke Biro Kepegawaian.

“ SK Impassing 99% sudah ditandatangani, hari ini, Kamis (6/3) SK sisanya akan selesai ditandatangani,” ujar Mahsusi, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

Mahsusi menjelaskan selanjutnya dalam waktu tidak lama, SK tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat Pendidikan Madrasah segera disampaikan ke seluruh guru madrasah non PNS melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(Humas Kemdikbud/Humas Kemenag/ES/skb/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > Guru
 
  Guru Honorer Ancam Menteri Yuddy dengan SMS, Ditangguhkan Tahanannya
  9.000 Personel Siap Amankan Demo Guru Honorer
  Honorer K2 Siap Kepung Istana, Fahira Idris: Bagaimana Negara Ini Punya Nurani dan Empati
  Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, CIPM Dikukuhkan menjadi Guru Besar IPDN Bandung
  20.000 Honorer dan Guru Siap Demo ke DPR, KemenPAN, Kemdikbud dan Istana Negara
 
ads

  Berita Utama
Tiga Pemimpin Buruh Berorasi Dihadapan Puluhan Ribu Buruh di GBK

Awas PKI: Indonesia Perlu Kewaspadaan Adanya 2 Kontainer Senjata Hilang di Pelabuhan Dili - Timor Leste

May Day 2016 Momen Perkuat Barisan Perjuangan untuk Kesejahteraan Pekerja

Reuni Akbar dan HUT ke 70 PSCN, I Wayan Suparmin Ungkap Kasus Sumber Waras

 

  Berita Terkini
 
Tiga Pemimpin Buruh Berorasi Dihadapan Puluhan Ribu Buruh di GBK

Wahh Seru Nih, Tommy Soeharto Ikut Bertarung Rebut Kursi Ketum Golkar

Buruh: Orang Kaya Dibuatkan Pulau, Orang Miskin Digusur

Awas PKI: Indonesia Perlu Kewaspadaan Adanya 2 Kontainer Senjata Hilang di Pelabuhan Dili - Timor Leste

Rusuh Lagi di California Saat Kampanye Donald Trump

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 4
Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Info iklan | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2