Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

   

  Berita Terkini >>
   
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Guru
Tunjangan Guru Triwulan I/2014 Dibayar Akhir Maret Ini
Sunday 09 Mar 2014 13:35:49
 
Ilustrasi. Mendikbud Mohammad Nuh.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadwalkan akan membayar tunjangan guru untuk triwulan pertama tahun 2014 pada akhir bulan Maret 2014 ini. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer daerah.

“Akhir Maret itu guru-guru sudah bisa lihat, apakah tunjangannya sudah bisa disalurkan, melalui web kemdikbud,” kata Mendikbud Mohammad Nuh, pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014, di Jakarta, Jumat (7/3).

Mendikbud menyebutkan, ada tiga jenis tunjangan yang akan disalurkan,yaitu tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan kualifikasi guru yang melanjutkan pendidikan ke S1, dan tunjangan guru daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil).

Menurut Mendikbud, seluruh data saat ini sedang diverifikasi untuk memastikan guru penerima tunjangan memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan minimal 24 jam mengajar.

Adapun untuk urusan hutang piutang tunjangan yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya, menurut Mendikbud, saat ini sedang diselesaikan oleh BPKP dan inspektorat Kemdikbud. Ia menegaskan, Pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan hak para guru tersebut. “Jika hasil audit sudah rampungg, maka sesegera mungkin disalurkan hutang piutang itu,” ujarnya.

Pemberian tunjangan bagi guru ini, kata Mendikbud M. Nuh, bukan sekadar pemberian hak para guru. Ia menyebutkan, ada konsep segitiga yang saling berhubungan. Pertama, para guru harus meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya. Konsekuensi kenaikan kapasitas tersebut adalah meningkatnya kinerja guru.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas guru akan diukur dengan instrumen pengukuran kinerja guru yang saat ini sedang disiapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Dari pengukuran kinerja guru ini, akan meningkatkan konsekuensi karir yang berimbas pada kesejahteraan guru.

“Kita tidak ingin melepaskan guru dengan kapasitas yang kurang,” tandas Mendikbud.
Kementerian Agama Selesaikan Tunggakan

Masih terkait dengan tunjangan guru itu, Kementerian Agama berjanji akan menuntaskan tunjangan profesi guru madrasah yang tertunggak sejak tahun 2008 pada 2014 ini. Saat ini anggaran yang tersedia baru Rp 410 miliar, kekurangannya dianggarkan melalui mekanisme APBNP 2014. Besar keseluruhan tunggakan adalah Rp 1,3 triliun.

“Tunggakan itu harus diselesaikan tahun 2014 ini,” ujar Direktur Pendidikan Madrasah Nurkholis Setiawan ketika menerima pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) bersama Kepala Biro Kepegawaian Mahsusi di kantor Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng, Kamis (6/4).

Terkait dengan tuntutan realisasi tunjangan impassing guru non PNS di madrasah swasta, Nurkholis mengatakan, guna menghindari terjadinya persoalan yang akan timbul oleh perubahan klausul tunjangan profesi guru non PNS dari 1,5 juta menjadi sesuai dengan grade yang ada di dalam SK Impassing, maka pembayarannya akan dilaksanakan secara serentak. Karena itu, tidak bisa dilaksanakan pada 2014 ini.

“Jadi tunjangan profesi guru non PNS di madrasah swasta tidak bisa dilaksanakan tahun 2014, karena Kementerian Agama akan terlebih dahulu menuntaskan tunjangan profesi guru yang tertunggak sejak tahun 2008,” terang Nurkholis.

Untuk penerbitan SK Impassing guru non PNS di madrasah swasta, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Impassing bagi guru non PNS di madrasah yang berjumlah 148.000. Penerbitan SK tersebut merupakan usulan dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi yang disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah yang selanjutnya disampaikan ke Biro Kepegawaian.

“ SK Impassing 99% sudah ditandatangani, hari ini, Kamis (6/3) SK sisanya akan selesai ditandatangani,” ujar Mahsusi, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

Mahsusi menjelaskan selanjutnya dalam waktu tidak lama, SK tersebut dikoordinasikan dengan Direktorat Pendidikan Madrasah segera disampaikan ke seluruh guru madrasah non PNS melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
(Humas Kemdikbud/Humas Kemenag/ES/skb/bhc/sya)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Guru

Guru Bimba AIUEO Pukul Murid, Orangtua Resah
Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN
Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Pemda Tidak Salurkan Tunjangan Guru
Pemerintah Segera Bayar Kekurangan Tunjangan Guru 2010-2013 Rp 4 Triliun
Tunjangan Guru Triwulan I/2014 Dibayar Akhir Maret Ini
Penerimaan Siswa Baru dan Penerimaan Calon Guru Diduga Dijadikan Bisnis
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com