Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Media
Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
2019-03-05 07:35:48
 

Dasrul Imran, SH, Kabag Hukum HAM kabupaten Kaur saat diruang kerjanya.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Bergejolaknya permasalahan alokasi budget pembagian jasa publikasi yang berkeadilan diantara wartawan media cetak dan wartawan media online yang timbul dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu membuat Kabag Hukum Pemda Kaur akhirnya angkat bicara.

Dasrul Imran, SH sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum HAM Pemda Kaur menegaskan bahwa "terkait anggaran publikasi secara gelobal yang sudah dianggarkan setiap Desa di Kabupaten Kaur berjumlah Rp.8 juta sampai Rp.9 juta setiap Desa nya, itu tidak ada pengecualian baik media online atau media cetak semua nya boleh," ujar Dasrul, pada Senin (4/3).
.
Dasrul menambahkan, mekanisme persentase terkait berapa persen untuk media online dan berapa persen untuk media cetak , itu sepenuhnya dikembalikan dengan Pemerintah Desa masing-masing .

"Pemerintah Daerah Kaur berharap untuk selalu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh media yang ada si Kabupaten Kaur, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara, perwakilan wartawan Media Online, Hasril Iswanto mengatakan sangat berharap dengan Pemerintah Daerah kabupaten Kaur, kususnya Dinas PMD untuk dapat menjadi sebagai penyambung berkoordinasi dengan pihak 192 Kepala Desa yang ada di kabupaten Kaur, agar pemerataan pembagian publikasi setiap wartawan tersebut dapat terialisasikan, ungkap Hasril.

Hasril juga menambakan, bukan hanya mengharapkan keadilan pubikasi di teingkat Desa saja, "akan tetapi pemerataan publikasi di setiap SKPD yang ada di kabupaten Kaur ini semuanya berkeadilan, agar kondosifnya pemberitaan yang Independen dapat terlaksana dan kondisi para wartawan pun tidak ada yang pilih kasih," jelas Hasril.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2