Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Media Sosial Twitter
Twitter Blokir 125 Ribu Akun terkait Terorisme
2016-02-07 14:29:29
 

Twitter telah memblokir lebih dari 125.000 akun sejak pertengahan 2015.(Foto: twitter)
 
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Twitter telah memblokir lebih dari 125.000 akun sejak pertengahan 2015 "karena mengancam atau mempromosikan aksi terorisme". Dalam blog yang diluncurkan pada Sabtu (6/2) dini hari WIB, perusahaan media sosial tersebut mengatakan akun-akun yang diblokir "berkaitan dengan ISIS".

"Kami mengecam penggunaan Twitter untuk mempromosikan terorisme," sebut Twitter.

Media sosial berlambang burung itu dipakai lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia untuk beragam aktivitas. Untuk meninjau aktivitas berkaitan dengan terorisme, Twitter mengaku telah meningkatkan kinerja tim peninjau.

"Kami telah melihat hasilnya, termasuk peningkatan akun yang diblokir dan tipe aktivitas ini bergeser dari Twitter," kata perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Twitter menambahkan bahwa mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum "saat patut dilakukan". Kerja sama juga dilakukan dengan organisasi-organisasi lain.

Sejumlah pemerintah, termasuk AS, telah mendesak perusahaan-perusahaan media sosial untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap aktivitas daring yang berkaitan dengan terorisme.

Pada Desember, desakan serupa dituangkan dalam draf undang-undang yang memaksa perusahaan media sosial, termasuk Twitter dan Faceboook, untuk melaporkan setiap aktivitas terorisme yang mereka temukan.

Para pejabat Uni Eropa juga meminta perusahaan-perusahaan media sosial untk berdiskusi mengenai isu terorisme.

Pada Maret lalu, Facebook mengubah 'Standar Komunitas' dengan memasukkan bagian mengenai 'organisasi berbahaya'. Facebook kemudian menyatakan bakal memblokir kelompok-kelompok yang mempromosikan 'aktivitas terorisme, aktivitas organisasi kriminal atau mempromosikan kebencian".

Peningkatan

Wartawan BBC di bidang teknologi, Dave Lee, melaporkan bahwa pemblokiran 125.000 akun yang dilakukan Twitter merupakan peningkatan drastis dari 46.000 akun pada 2014.

Hal itu menunjukkan keseriusan Twitter dalam menangkal konten yang berkaitan dengan terorisme. Namun, pertanyaanya kemudian, siapa yang menentukan bahwa sebuah akun mempromosikan terorisme? Siapa yang mengawasi pengambilan keputusan itu? Pasalnya, definisi terorisme dan pelaku terorisme amat mudah berubah, tergantung lokasi geografis dan pandangan politik.

Twitter boleh jadi mendapat pertanyaan, mengapa akun yang menyebarkan paham fasis tidak diblokir? Atau akun anti-Palestina? Atau akun anti-[silakan isi sendiri]?.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Media Sosial Twitter
 
  Gugatan Twitter atas Pemerintah AS terkait Akun Anti-Trump
  Posting di Twitter Bisa Lebih Panjang Mulai 19 September
  Twitter Blokir 125 Ribu Akun terkait Terorisme
  Surat Permintaan Resmi Kementerian Kominfo ke Twitter, Inc
  Setelah Indonesia, Twitter Buka Kantor di Hong Kong
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah

 

  Berita Terkini
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser

Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi

Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2