Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jakarta
UMP DKI Jakarta 2019 Naik, Polri Yakin Kamtibmas Semakin Kondusif
2018-11-27 13:43:17
 

Diskusi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta bertajuk 'Pasca Penetapan UMP 2019 dan Kemanfaatan Kartu Pekerja Bagi Pekerja/Buruh Menuju DKI Jakarta Yang Aman dan Kondusif' di Kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/11).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Upah Mininum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3,9 juta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018. Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja, Jayadi menilai bahwa kebijakan tersebut ditanggapi secara beragam oleh kalangan buruh atau pekerja.

Hal itu disampaikannya di sela-sela acara Diskusi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jaakarta bertajuk 'Pasca Penetapan UMP 2019 dan Kemanfaatan Kartu Pekerja Bagi Pekerja/Buruh Menuju DKI Jakarta Yang Aman dan Kondusif' di Kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/11).

"Apakah teman-teman buruh menerima kenaikkan UMP tersebut, tentunya ini variatif. Ada yang menerima ada yang tidak, itu biasa saja dinamis," ujar Jayadi

Sementara, terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) usai penetapan UMP tersebut, Kepolisian mengungkapkan bahwa keadaan kamtibmas khususnya di wilayah DKI Jakarta tergolong aman.

"Jadi jelang, saat dan pasca penetapan UMP DKI Jakarta 2019, dampak yang positif bahwa di DKI Jakarta situasinya kondusif khususnya terkait unjuk rasa maupun demo yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja karena UMP DKI merujuk pada PP 78 tapi disamping itu Ada Kartu pekerja yang bisa digunakan untuk banyak manfaat," kata Kepala Unit Perburuhan Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri AKBP Suwandi.

Adapun, selain telah menetapkan UMP 2019, Pemprov DKI juga mengeluarkan terobosan baru yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh/pekerja.

"Kami harapkan dengan adanya kartu pekerja itu bisa membantu peningkatan perekonomian pekerja dan buruh. Itu bukti kehadiran pemerintah," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Diketahui, UMP DKI 2019 naik 8,03 persen dari UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035. Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha sebelumnya mengusulkan UMP DKI Jakarta 2019 Rp 3.830.436.

Sementara unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp 4.373.820,02. Kemudian, unsur pemerintah juga telah mengajukan besaran kenaikan UMP sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 sebesar 8,03 persen.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Ferry Batara Dorong Sinergi Pemkot Depok dengan Pemerintah Daerah Sekitar
  Gubernur Anies Enggan Bisniskan Jalan Umum, Kebijakan Jalan Berbayar ERP Terancam Gagal
  DKI Jakarta Siap Integrasikan Moda Transportasi dengan Jabar dan Banten
  Gubernur Anies Pastikan Pantai Kita dan Pantai Maju Terbuka Jalasena untuk Warga
  Gubernur Anies Dapat Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018
 
ads

  Berita Utama
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019

LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks

 

  Berita Terkini
 
Terdakwa Jual Makanan Luar Negeri Tanpa Izin Dihukum Percobaan, Jaksa Pikir-Pikir

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK

Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2