Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Jakarta
UMP DKI Jakarta 2019 Naik, Polri Yakin Kamtibmas Semakin Kondusif
2018-11-27 13:43:17
 

Diskusi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta bertajuk 'Pasca Penetapan UMP 2019 dan Kemanfaatan Kartu Pekerja Bagi Pekerja/Buruh Menuju DKI Jakarta Yang Aman dan Kondusif' di Kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/11).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Upah Mininum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2019 sebesar Rp 3,9 juta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018. Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja, Jayadi menilai bahwa kebijakan tersebut ditanggapi secara beragam oleh kalangan buruh atau pekerja.

Hal itu disampaikannya di sela-sela acara Diskusi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jaakarta bertajuk 'Pasca Penetapan UMP 2019 dan Kemanfaatan Kartu Pekerja Bagi Pekerja/Buruh Menuju DKI Jakarta Yang Aman dan Kondusif' di Kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/11).

"Apakah teman-teman buruh menerima kenaikkan UMP tersebut, tentunya ini variatif. Ada yang menerima ada yang tidak, itu biasa saja dinamis," ujar Jayadi

Sementara, terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) usai penetapan UMP tersebut, Kepolisian mengungkapkan bahwa keadaan kamtibmas khususnya di wilayah DKI Jakarta tergolong aman.

"Jadi jelang, saat dan pasca penetapan UMP DKI Jakarta 2019, dampak yang positif bahwa di DKI Jakarta situasinya kondusif khususnya terkait unjuk rasa maupun demo yang dilakukan oleh buruh maupun pekerja karena UMP DKI merujuk pada PP 78 tapi disamping itu Ada Kartu pekerja yang bisa digunakan untuk banyak manfaat," kata Kepala Unit Perburuhan Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri AKBP Suwandi.

Adapun, selain telah menetapkan UMP 2019, Pemprov DKI juga mengeluarkan terobosan baru yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh/pekerja.

"Kami harapkan dengan adanya kartu pekerja itu bisa membantu peningkatan perekonomian pekerja dan buruh. Itu bukti kehadiran pemerintah," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Diketahui, UMP DKI 2019 naik 8,03 persen dari UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035. Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha sebelumnya mengusulkan UMP DKI Jakarta 2019 Rp 3.830.436.

Sementara unsur serikat pekerja mengusulkan sebesar Rp 4.373.820,02. Kemudian, unsur pemerintah juga telah mengajukan besaran kenaikan UMP sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 sebesar 8,03 persen.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Aturan Ganjil Genap Ditiadakan Sementara hingga 9 Juni
  Pemprov DKI Jakarta Kembali Mendapatkan Opini WTP dari BPK
  Pemprov DKI Jakarta Uji Coba Bus Bertenaga Listrik
  Essam dan Diska Dinobatkan Jadi Abang None Jakpus 2019
  Gubernur Anies Kick Off Pembangunan Jakarta International Stadium
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada

Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding

Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden

Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2