Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
HAM
UU No. 31/2014: Korban HAM Berat dan Terorisme Berhak Atas Kompensasi
Thursday 30 Oct 2014 04:36:13
 

Ilustrasi. Para pendemo saat menuntut penuntasan kasus HAM.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu (24/9) lalu, telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 17 Oktober 2014.

Dalam Undang-Undang (UU) ini disebutkan, saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak antara lain: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Selain itu b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah; e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; h. Dirahasikan identitasnya; dan i. Mendapat identitas baru.

“Hak sebagaimana dimaksud diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” bunyi Pasal 5 Ayat 2 UU tersebut.

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

UU ini juga menegaskan, bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban pengaiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dalam Pasal 7 UU ini juga ditegaskan, bahwa steiap korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, juga berhak atas kompensasi.

“Kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan HAM melalui LPSK,” bunyi Pasal 7 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2014 itu.

Adapun korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menurut UU ini, Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap,” bunyi Pasal 10 Ayat (2) UU tersebut.

Sementara dalam ketentuan berikutnya disebutkan, Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya.

Penanganan khusus itu misalnya pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; pemisahan pemberkasan dengan berkas tersangka; dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa.

Adapun pemberian penghargaan yang diberikan dapat berupa keringanan penjatuhan hukuman, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU ini juga mengatur sanksi bagi yang memaksakan kehendaknya yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban, tidak memperoleh perlindungan mulai dari pidana 5 (lima) tahun dan pidana Rp 200 juta sampai dengan pidana seumur hidup dan denda paling banyak Rp 500 juta.(Pusdatin/ES/setkab/bhc/sya)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Rumah Gerakan 98: Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tuntaskan Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2