Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Korea Utara
Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara
2017-10-18 07:05:14
 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merayakan keberhasilan uji coba nuklir terbaru pada awal September.(Foto: Istimewa)
 
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk menyetujui paket sanksi baru terhadap Korea Utara terkait dengan kengototan negara itu untuk melakukan uji coba nuklir dan rudal.

Dalam pertemuan di Luksemburg, Senin (16/10), mereka antara lain direncanakan akan menyetujui pembatasan jumlah uang yang boleh dikirim pulang oleh pekerja Korea Utara di luar negeri.<

Landasannya, sebagian besar pendapatan warga Korea Utara di luar negeri diperkirakan disalurkan untuk mendanai program nuklir negara itu.

Selain itu, sanksi baru diperkirakan akan mencakup penambahan nama-nama perusahaan dan individu yang masuk dalam daftar yang dicekal masuk ke negara-negara Uni Eropa dan juga yang aset-asetnya dibekukan.

Jalur diplomasi dan sanksi

Uni Eropa dilaporkan ingin menunjukkan diri bahwa organisasi itu memainkan peran penting bersama dengan Amerika Serikat dalam mengisolasi Korea Utara.

Federica MogherinaHak atas fotoRAIGO PAJULA/GETTY IMAGES
Image captionFederica Mogherina mengatakan jalur diplomasi lebih dikedepankan pada tahap sekarang dalam menangani Korea Utara.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherina, mengatakan jalan solusi diplomatik lebih dikedepankan sekarang, khususnya setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tidak akan mengesahkan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran.

"Hari ini kita akan mengadopsi langkah-langkag baru yang tegas, sanksi-sanksi dengan sasaran jelas dan otonom, terhadap Korea Utara, sebagai tambahan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Mogherina menjelang pertemuan Senin pagi waktu Luksemburg.

"Dan saya akan bertemu dengan menteri luar negeri Korea Utara, Korea Selatan pekan depan untuk membicarakan langkah politik dan diplomatik, selain sanksi-sanksi."

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan Presiden Trump ingin menyelesaikan konfrontasi dengan Korea Utara melalui jalur diplomasi.

Dikatakannya, kombinasi sanksi dan diplomasi telah mewujudkan persatuan internasional -yang sebelumnya tidak pernah ada- dalam menghadapi program nuklir Korea Utara.

Namun bulan lalu, Presiden Trump mengatakan kepada Tillerson agar tidak membuang-buang waktu melakukan perundingan dengan rezim pimpinan Kim Jong-un.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Korea Utara
 
  Korea Utara akan Segera Mampu Meluncurkan Rudal ke Inggris
  Cina: Memang Benar, Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Berkunjung dengan Kereta
  Pertama Kali Pemimpin Korut Kim Jong-un Bertemu Pejabat Korea Selatan
  Direktur CIA: Rusia 'Incar Pemilu Sela AS' dan Nuklir 'Korut Mungkin Bisa Hantam AS'
  Korut dan Korsel Sepakat Gelar Perundingan Militer
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2