Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Palestina
Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
2017-12-12 11:20:28
 

Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan memperingatkan langkah kedutaan AS akan meningkatkan ketegangan.(Foto: Istimewa)
 
ANKARA, Berita HUKUM - Kecaman terhadap langkah Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus berlanjut.

Kecaman kini datang dari Uni Eropa dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Presiden Putin mengatakan keputusan Presiden Trump bisa 'menghapus prospek perdamaian' antara Israel dan Palestina.

Hal ini disampaikan Putin usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Ankara, hari Senin (11/12).

"Baik Rusia maupun Turki meyakini bahwa keputusan (Presiden Trump) ini tidak membantu mendorong situasi (yang kondusif) di Timur Tengah. Justru menambah rumit," kata Putin.

"Ini bisa merusak proses perdamaian Israel-Palestina," tambahnya.

Erdogan mengatakan dirinya dan Putin mengambil pendekatan yang sama atas masalah ini dan ia secara khusus menuduh Israel 'sengaja menyiram minyak ke bara api'.

Yerusalem

"Israel menggunakan kesempatan ini untuk menekan dan melakukan tindak kekerasan terhadap warga Palestina," kata Erdogan.

Di tempat terpisah, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan bahwa Uni Eropa 'bersatu mendukung Yerusalem sebagai ibu kota baik Israel maupun negara Palestina di masa depan'.

Ia menegaskan Uni Eropa tidak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga dicapai kesepakatan perdamaian Israel-Palestina, yang mencakup status akhir kota tersebut.

Trump terkucil?

Hal ini ia sampaikan ketika menerima kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Brussels, hari Senin (11/12).

"Saya sudah menyampaikan kepada PM Netanyahu bahwa posisi Uni Eropa adalah memegang 'konsensus internasional' terhadap Yerusalem ... satu-satunya solusi realistis atas masalah ini adalah solusi dua negara, dengan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan Palestina, sesuai dengan garis 1967," papar Mogherini.

Netanyahu melawat ke Brussels mendesak negara-negara anggota Uni Eropa mengikuti keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

MogheriniHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionMogherini mengatakan posisi Uni Eropa atas Yerusalem didasarkan pada konsensus internasional, bukan pada keputusan Trump.

"Apa yang dilakukan Presiden Trump adalah mengemukakan fakta kepada kita semua ... perdamaian harus didasarkan pada realitas. Perdamaian didasarkan pada pengakuan realitas. Realitasnya adalah Yerusalem adalah jelas-jelas ibu kota Israel," kata Netanyahu.

Berbagai aksi unjuk rasa digelar di Timur Tengah dan juga di sejumlah negara untuk memprotes keputusan Trump, termasuk di Dahia, Beirut, yang dikenal sebagai basis pendukung kelompok di Lebanon, Hizbullah.

Berbicara di satu tempat yang dirahasiakan, pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengatakan Trump mengira berbagai negara, terutama di dunia Arab, akan mendukung kebijakannya.

"Kenyataannya, dia sekarang sepertinya terkucil, hanya Israel yang membelanya," kata Nasrallah.

Di Tepi Barat, puluhan warga Palestina melempar batu ke arah tentara Israel.

Selain di wilayah Palestina, demonstrasi juga diserukan di Beirut dan di ibu kota Iran, Teheran.

Sementara itu Presiden Putin telah bertemu dengan Presiden Turki Erdogan untuk yang ke-3 kalinya dalam waktu kurang dari sebulan, sebuah pertanda bahwa ikatan telah pulih sepenuhnya, Proses perdamaian Suriah dan Yerusalem menduduki puncak agenda.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Palestina
 
  Yerusalem, Mahmoud Abbas: Prakarsa Perdamaian Trump Adalah 'Penghinaan Abad Ini'
  Indonesia Harus Sambut Kemenangan Resolusi PBB
  Fahri Hamzah Tanggapi Veto AS; PBB Kekuatannya Tak Imbang
  AS Veto Resolusi DK PBB yang Tolak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
  MUI Menghimbau Masyarakat Indonesia Boikot Produk AS dan Israel
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'

Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2