Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Hong Kong
Unjuk Rasa Hong Kong: Apakah Demonstrasi akan Menghasilkan Perubahan?
2019-06-14 01:49:34
 

Tampak suasana saat aksi protes warga Hong Kong.(Foto: twitter)
 
HONG KONG, Berita HUKUM - Polisi Hong Kong menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada demonstran yang mencoba menyerbu ke kompleks dewan legislatif sambil melemparkan batu.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, menuduh demonstran sengaja melakukan kerusuhan, setelah terjadi bentrok dalam unjuk rasa.

Dalam komentar pertama sejak kerusuhan tersebut, ia mengatakan tindakan demonstran tidak bisa diterima dalam masyarakat yang beradab.

Demonstrasi ini diikuti oleh lebih dari satu juta orang - sepertujuh dari keseluruhan jumlah penduduk Hong Kong.

Ini merupakan salah satu demonstrasi terbesar sejak bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada tahun 1997.

Pemrotes melindungi diri dengan payungHak atas fotoREUTERS
Image captionPara pemrotes membawa payung untuk melindungi mereka, sekaligu simbol perlawanan tahun 2014.

RUU Ekstradisi yang diprotes ini akan mengizinkan permintaan ekstradisi dari pihak berwenang di China daratan, Taiwan dan Macau bagi tersangka perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Menurut pemerintah, perubahan dalam UU ini akan "menutup lubang" sehingga Hong Kong tak akan jadi tempat perlindungan bagi pelaku kriminal.

Langkah itu dikritik karena akan membuat bekas koloni Inggris itu terpapar sistem hukum China yang dianggap bermasalah, dan akan mengikis independensi sistem hukum Hong Kong.

Pihak berwenang mengatakan RUU itu akan menjadi UU pada tanggal 20 Juni.

Apakah demonstrasi di Hong Kong ini bakal berhasil?

Mengapa warga Hong Kong protes?

Unjuk rasa memainkan peran penting di Hong Kong. Seorang wartawan setempat mengatakan bahwa unjuk rasa ada "di dalam DNA" para demonstran ini.

Karena orang Hong Kong punya hak untuk berunjuk rasa tetapi tak bisa memilih langsung pemerintahan, banyak yang turun ke jalan demi membuat perubahan. Terutama untuk masalah-masalah penting di wilayah itu.

"Ini mungkin sia-sia" kata Ho-Tsing, 27 tahun, kepada BBC. "Namun kami harus bertindak dan memperlihatkan kepada pemerintah dan media internasional bahwa kami tidak akan diam saja dan membiarkan pemerintah China menginjak-injak kami."

Beberapa protes telah menghasilkan hal tak terduga - dan dramatis - di masa lalu.

Hari minggu (09/06) merupakan salah satu protes terbesar dalam sejarah Hong Kong, 9 Juni 2019Hak atas fotoEPA
Image captionHari minggu (09/06) merupakan salah satu protes terbesar dalam sejarah Hong Kong.

Pada tahun 2003 diperkirakan sebanyak 500.000 orang turun ke jalan melawan rancangan undang-undang keamanan nasional - dikenal sebagai Pasal 23 - yang kontroversial, dan akhirnya pemerintah membatalkan rancangan tersebut.

Namun para ahli memperkirakan protes kali ini tak akan berhasil mengingat kecil kemungkinan pemerintahan di Beijing mau berkompromi.

"Satu perbedaan besar adalah pemimpin China sekarang, Xi Jinping, punya posisi yang lebih keras daripada pendahulunya," kata profesor Dixon Sing, ilmuwan sosial di Hong Kong University of Science and Technology.

Profesor Steve Tsang, direktur China Institute di SOAS, Universitas London, setuju bahwa kali ini "kemungkinannya para pemrotes ini kecil untuk menang".

"Ada sikap jelas di bawah Xi Jinping bahwa China tidak akan mentolerir segala kegiatan yang dapat berpotensi mengguncang pemerintahan Partai Komunis."

Hal ini juga tercermin dalam protes tahun 2014 yang dikenal sebagai "protes payung" di mana puluhan ribu orang menuntut adanya pemilu demokratis di Hong Kong.

Protes ini mendapat perhatian dunia, tetapi gagal untuk mendapat konsesi apapun dari Beijing.

Sejumlah pemimpin protes tahun 2014 dipenjara dengan tuntutan gangguan ketertiban umum.

Bagaimana dengan China daratan?

Sekalipun secara formal tak diizinkan oleh hukum, puluhan ribu protes - umumnya soal lingkungan hidup - terjadi setiap tahun.

Kebanyakan demonstran dan pembuat petisi ditangkap, tetapi beberapa protes berhasil membuat pemerintah membatalkan kebijakan mereka.

Salah satu contoh yang monumental terjadi tahun 2011 ketika pemerintah di Dalian setuju untuk menutup pabrik kimia sesudah 12.000 orang berdemonstrasi menentangnya.

Protes di Dailan Agustus 2011Hak atas fotoAFP
Image captionProtes terhadap bahan kimia yang berbahaya dan merusak lingkungan di Dalian, 2011.

"Beberapa protes terhadap hal yang spesifik berhasil mendapat konsesi dari pihak berwenang," kata Profesor Tsang. Hal ini lebih mudah diakomodasi karena berfokus pada isu lokal, ketimbang isu politik.

Meski begitu, menurut Profesor Tsang hal seperti ini berkurang belakangan ini karena kendali lebih ketat dari Partai Komunis.

Adakah peluang rancangan undang-undang ekstradisi ini dihentikan?

Secara teknis bisa, tetapi kemungkinannya sangat kecil, menurut para ahli.

Untuk menjadi undang-undang, sebuah rancangan harus disetujui oleh dewan legislatif Hong Kong - di mana beberapa anggotanya dipilih langsung - tetapi dikuasai oleh kelompok pro-pemerintah.

Demonstran di Hong Kong, 2019Hak atas fotoAFP
Image captionProtes umumnya tidak berhasil membawa perubahan di Hong Kong

Sesudah unjuk rasa besar di tahun 2003, pemerintah membuat konsesi besar dengan menarik rancangan undang-undang keamanan nasional. Tetapi mereka masih berniat membuat undang-undang itu melalui dewan legislatif.<

Di saat terakhir, Partai Liberal menarik dukungan terhadap rancangan itu.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hong Kong
 
  Protes Hong Kong: Apakah China Bisa Campur Tangan Militer dan Politik?
  Pengunjuk Rasa dan Polisi Hong Kong terlibat Bentrokan di Sejumlah Lokasi
  Hong Kong: Massa Bertopeng Serbu Stasiun Kereta, Puluhan Orang Terluka
  RUU Ekstradisi Hong Kong 'Telah Mati', Tapi Demonstran Berkeras Tetap Berunjuk Rasa
  Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2