Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Usai Baca Buku Bung Hatta Kritik Otoritarian Soekarno, Fadli Zon: Mirip Pemerintahan Sekarang
2020-11-23 05:38:46
 

Fadli Zon saat baca ulang buku "Demokrasi Kita" karya Mohammad Hatta yang terbit 1 Mei 1960, 60 tahun lalu.(Foto: @fadlizon)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Fadli Zon membaca buku karangan Bung Hatta yang mengkritik pemerintahan otoritarian Soekarno. Fadli Zon lalu menyebut kondisinya hampir sama dengan pemerintahan sekarang.

"Saya baca ulang buku "Demokrasi Kita" karya Mohammad Hatta yang terbit 1 Mei 1960, 60 tahun lalu. Kok masih relevan dan keadaannya hampir sama dengan sekarang," ujar Fadli Zon melalui akun Twitter, Minggu (22/11).

Anggota DPR Dapil Bogor ini menyebut, buku 'Demokrasi Kita' ini berisi kritik tajam Bung Hatta kepada Soekarno yang menerapkan Demokrasi Terpimpin yang otoritarian di Indonesia saat itu.

"Hatta kritik tajam pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang otoritarian di bawah Presiden Soekarno. Buku kecil ini kemudian dilarang," terangnya.

Fadli Zon juga memberikan penjelasan terkait buku ini. Buku kecil ini diterbitkan oleh Pandji Masjarakat pimpinan Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah.

"Majalah Pandji kemudian dibreidel. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan sepihak," jelas Fadli Zon lagi.

Sebelumnya, mantan Wapres Jusuf Kalla juga mengkritik kondisi Indonesia saat ini.

Menurutnya, dia khawatir demokrasi Indonesia akan kembali ke jalanan seperti awal era reformasi jika wakil-wakil rakyat tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

Menurut JK, sistem demokrasi yang saat ini berjalan perlu dibenahi agar bangsa Indonesia tidak kembali kepada demokrasi jalanan.

JK menyebut, sistem demokrasi di Indonesia telah banyak berubah. Demokrasi saat ini dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki finansial lebih.

"Sistem demokrasi kita sekarang ini agak rancu dan tidak menghasilkan sesuatu yang kita harapkan," ucap JK dalam webinar kebangsaan menyambut Munas ke-V PKS bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat', Jumat malam (20/11).

Perbaikan sistem perlu dilakukan karena JK khawatir, demokrasi akan kembali ke jalanan seperti pada era reformasi.

"Kita jangan kembali ke demokrasi jalanan, yang memilih jalannya sendiri seperti era reformasi. Ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi," katanya.(ral/pojoksatu/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda

 

ads2

  Berita Terkini
 
Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Mutasi Corona B117 Ditemukan, Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Tanggap

Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI

Begini Keterangan Ali Said Setelah Dikeluarkan dari Perusahaan Tanpa RUPS

Cukai Tembakau Naik, DPR Dorong Insentif Bagi Industri HPTL

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2