Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih
2018-06-25 15:43:05
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan acara Halal Bihalal Pimpinan DPR RI dengan Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senin (25/6).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijakasana dan independen yang berdasarkan pada penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.

"Utamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani. Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, Senin (25/6).

Bamsoet menuturkan, Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) besok lusa, diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memprioritaskan kepentingan warga.

"Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD)," imbaunya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau warga pemilih untuk memanfaatkan periode masa tenang agar menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Menurutnya, berpikir jernih dan obyketif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.

"Pesan kepada warga pemilih sederhana saja. Lihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap," paparnya.

Menurut Bamsoet, fakta tersebut hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum. Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama," tandasnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
  Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
  Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
  Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
  Ketua MPR Harap Calon Terpilih dalam Pilkada Tunaikan Janji Kampanye
 
ads

  Berita Utama
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

 

  Berita Terkini
 
DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan!

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2