Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih
2018-06-25 15:43:05
 

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat memberikan sambutan acara Halal Bihalal Pimpinan DPR RI dengan Pejabat dan Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senin (25/6).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijakasana dan independen yang berdasarkan pada penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.

"Utamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani. Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, Senin (25/6).

Bamsoet menuturkan, Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu (27/6) besok lusa, diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memprioritaskan kepentingan warga.

"Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD)," imbaunya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau warga pemilih untuk memanfaatkan periode masa tenang agar menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Menurutnya, berpikir jernih dan obyketif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.

"Pesan kepada warga pemilih sederhana saja. Lihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap," paparnya.

Menurut Bamsoet, fakta tersebut hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum. Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama," tandasnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
  Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
  Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
  Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
  Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
 
ads

  Berita Utama
Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015

Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati

 

  Berita Terkini
 
140 Prajurit Yonko 465/Paskhas TNI Berangkat Tugas ke Papua

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Gedung Wani Tingkatkan Sektor Pertanian

Rezim Kamboja Pemimpin Khmer Merah Didakwa Pengadilan Bersalah atas Genosida

Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham di 54 Industri Lagi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2