Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BPJS
Utang BPJS Kesehatan Perburuk Layanan Kesehatan
2018-03-05 22:42:09
 

Ilustrasi. BPJS Tidak Cair, RS Bunda Delima Tulis Ini.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang BPJS Kesehatan yang terus menumpuk di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya, kian memperburuk layanan kesehatan bagi masyarakat. Komisi IX DPR RI memberi perhatian khusus soal ini, hingga membentuk Panja Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs) yang ingin memberi solusi kepada BPJS Kesehatan agar tidak defisit karena utang.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati yang ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3), menjelaskan, INA-CBGs ini merupakan cara pembayaran BPJS Kesehatan kepada rumah sakit berdasarkan tagihan penyakit.

"Banyak rumah sakit mengeluhkan sistem Ina-CBGs ini. Diantaranya karena penyakit-penyakit yang terdapat dalam Ina-CBGs tidak sesuai dengan jenis-jenis pengobatan, metode treatmen, dan jenis-jenis obatnya," imbuhnya.

INA-CBGs ini sebetulnya dibuat Kemenkes secara nasional. Namun, karena rumah sakit di daerah punya standarnya masing-masing, sering kali berbenturan dengan standar pemerintah sendiri. Untuk itu, ujar Okky, BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi kembali dengan persatuan rumah sakit di setiap provinsi.

Komisi IX juga, lanjut politisi PPP ini, sempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) beberapa waktu lalu dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BPJS Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Swasta, perusahaan farmasi, dan lain-lain.

"Hasil FGD akan ditindaklanjuti agar BPJS tidak alami defisit. Akibat defisit BPJS, piutang rumah sakit pun tak terbayar. Ujungnya, berdampak pada memburuknya pelayanan kesehatan yang diterima para pasien. Rumah sakit, kan, harus membeli obat, bayar listrik, dan bayar dokter," keluh politisi dari dapil DKI Jakarta II itu.

Akibat lainnya, para dokter pun melayaninya tak sepenuh hati, karena honornya belum diterima. Masalah defisit ini, sekali lagi tutur Okky, merupakan masalah yang serius dan berdampak luas. Pemerintah diserukan Okky, harus segera mencari jalan keluarnya agar akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
  Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan
  Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik?
  Soal 3 Peraturan Terbaru BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan Ning Lucy
  Bayang-bayang Kebangkrutan BPJS Kesehatan Harus Direspon Serius
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi

Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

 

  Berita Terkini
 
Habib Rizieq Perlu Mendapat Perlindungan

Polisi Menangkap Residivis yang Membegal Motor di Kawasan MM2100 Bekasi

PPP dan 21 Dubes Uni Eropa Bahas Isu Seputar Politik Identitas dan TKA

Konser Kebangsaan Siap Digelar di Taman Budaya Denpasar

Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2