Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Hutang Luar Negeri
Utang Masih Mengguncang Keuangan Pemerintah Indonesia
2017-04-13 10:02:41
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: azka/od)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Semangat membangun infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat yang sedang dilakukan pemerintah akan banyak menghadapi masalah. Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset juga utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Rabu (12/4). "Jika stabililitas fiskal ditempuh lewat utang, maka itu sama saja tidak menyehatkan fiskal. Cara-cara berutang melahirkan ancaman guncangan keuangan."

Pemerintah, imbaunya, harus tegas menetapkan kriteria proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk menjamin efektif meningkatkan produktivitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.

Saat ini, beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Sementara target pendapatan yang terlalu tinggi dan kurang diyakini ketercapaiannya bisa menimbulkan risiko defisit yang melebar. Bahkan, berpotensi melanggar ketentuan UU yang membatasi defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB.

Di sisi lain, penyusunan APBN yang kredibel tidak bisa lewat penerbitan SBN. Gemuknya SBN untuk membiayai defisit semakin memberi ancaman baru. Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang, sambung Heri, rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun dan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (APBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal.

Apalagi kepemilikan SBN oleh asing per September mencapai 39,2 persen. Anggota F-Gerindra ini, mengkhawatirkan risiko ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar yang berdampak sistemik. "Pemerintah harus tetap konsisten dan fokus untuk proyek-proyek strategis nasional. Idealnya anggaran tidak lagi berbasis fungsi atau money follow function. Namun, berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program," papar Heri.

Menurut Heri, pemerintah harus menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang kini makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. "Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen," keluh politisi dari dapil Jabar IV ini.(mh/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang
  Hutang RI Naik Menjadi Rp4.591 Triliun, BI Bilang Masih Aman
  Jadi yang Ugal-Ugalan Itu, SBY atau Jokowi Om Fadjroel?
  Demokrat: Di Era Jokowi Yang Naik Cuma Utang
  Utang Harus Dilakukan Secara Terukur
 
ads

  Berita Utama
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

 

  Berita Terkini
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan

Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI

Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta

Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2