Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Vaksinasi Mandiri Bisa Jadi Alternatif Percepat Vaksinasi Nasional
2021-01-16 01:16:14
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah vaksinasi Covid-19 yang sedang dilakukan pemerintah, muncul wacana vaksinasi mandiri sebagai alternatif. Butuh waktu panjang untuk memvaksin 181,5 juta jiwa. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, vaksinasi mandiri ini bisa ditawarkan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

"Jumlah target sasaran, kan, 181,5 juta. Kalau semua ditangani pemerintah, ya bisa saja. Tetapi, itu butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan untuk distribusi vaksinnya butuh waktu lama," ucap Saleh dalam berita tertulisnya, Jumat (15/1).

Presiden sendiri sudah mendesak agar vaksinasi segera dituntaskan dalam 12 bulan dari 15 bulan yang direncanakan. Pemerintah sendiri sedang memburu waktu terutama dengan fenomena semakin naiknya orang yang terpapar Covid-19. Begitu juga dengan merebaknya varian baru virus Covid-19 di berbagai negara. Namun, vaksinasi mandiri ini bisa dilakukan dengan berbagai catatan.

Pertama, jelas politisi PAN ini, harus dipastikan keamanan dan mutu vaksinnya. Produsen vaksin juga harus jelas. Karena itu, vaksin tersebut harus betul-betul di bawah pengawasan BPOM RI. Kedua, pelaksanaannya harus melalui pendekatan kemanusiaan. Sedapat mungkin, harus dihindari muatan bisnis dan profit. Sebab, saat ini semua pihak sedang fokus menghadapi pandemi yang banyak menyisakan persoalan sosial ekonomi di masyarakat.

Ketiga, vaksinasi mandiri dilakukan atas pengawasan Kemenkes dan dinkes-dinkes yang ada. Ini dimaksudkan agar mereka yang divaksin dapat termonitor dengan baik. Termasuk pengawasan pasca imunisasi. Dengan begitu, KIPI (jika ada) dapat diantisipasi sejak awal.

Diketahui, kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan setelah imunisasi atau vaksinasi. "Kita berharap, vaksinasi ini dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan begitu, kita dapat kembali memulihkan kondisi ekonomi kita yang sedang kesulitan seperti saat ini," tutup legislator Sumut II itu.(mh/es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda

Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan

Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengadaan Makan Tahanan, Polres Metro Jakarta Barat Keluarkan Anggaran Senilai Rp 6,5 Miliar

Polres Metro Jakarta Selatan Segera Umumkan Pemenang Tender Pengadaan Peralatan Kantor Senilai Rp 1,9 Miliar

Samsat Cikokol Adakan Pelayanan Khusus Pemilik STNK & BPKB yang Rusak atau Hilang Akibat Banjir

Mendikbud Apresiasi PTM yang Raih Gelar Universitas Islam Terbaik Dunia 2021

Usai Dipecat, Darmizal dan 7 Kader Ini akan PTUN-kan Ketum PD AHY

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2