Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Pilpres
Wadah Pegawai KPK Setuju Kasus Novel Jadi Materi Debat Capres
2019-01-02 13:33:09
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) sepakat jika kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menjadi salah satu materi debat calon presiden.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo menilai hal itu pantas lantaran sudah ada pengakuan dari Komnas HAM terkait insiden penyiraman air keras terhadap Novel.

"Setuju banget, kan Bang Novel dalam temuan Komnas HAM dianggap sebagai pembela HAM karena jadi penyidik KPK," ujar Yudi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).

Debat capres-cawapres pertama akan digelar KPU pada 17 Januari 2019. Dalam debat yang bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme itu, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana akan mempertanyakan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu.

Yudi berpendapat pernyataan sejumlah politisi mengenai Novel merupakan konsekuensi logis terhadap mandeknya pengungkapan kasus. Secara bersamaan, ia melihat desakan publik antikorupsi terus muncul agar pemerintah segera menyelesaikannya.

Bentuk desakan yang dimaksud oleh Yudi adalah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ia menilai semestinya Presiden Joko Widodo dapat mewujudkan tim tersebut dengan mudah dan dengan demikian kasus Novel tidak bisa dijadikan komoditas politik.

"Menurut saya solusinya mudah, segera saja Presiden membentuk TGPF sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dipersepsikan menjadikan kasus Bang Novel sebagai komoditas politik," katanya.

Yudi mengingatkan bahwa pelaku penyiraman air keras terhadap Novel masih berkeliaran bebas. Hal ini menurut dia berpotensi mengancam penyidik KPK lainnya yang terus bekerja mengungkap kasus korupsi di Tanah Air.

Kasus penyiraman air keras Novel sebelumnya diseret oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief. Melalui akun Twitter-nya Minggu (30/12), Andi mengkritik Jokowi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM karena kasus Novel tak kunjung tuntas.

"Kalau masih ada yang yang berkoar soal penculikan atau pebunuhan masa lalu, sebaiknya besok pagi lihat mata Novel Baswedan. Tanyakan pada sebelah matanya, Jokowi ngapain aja?" kicaunya lewat akun Twitter @AndiArief_

Menurut Andi, pembahasan soal penculikan dan pembunuhan masa lalu akan relevan jika Jokowi mau memberi sebelah matanya pada Novel Baswedan. Ia menilai akan percuma bagi Jokowi punya mata tapi tak mampu menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

"Kenapa mata Pak Jokowi? Karena percuma punya mata tapi tak mau melihat persoalan yang mudah ini untuk diselesaikan," katanya.(ugo/cnnindonesia/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
  MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
  BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
  BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019
  BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2