Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus RS Sumber Waras
Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
2017-11-05 07:29:05
 

Ilustrasi. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepastian tentang status hukum skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi salah satu prioritas Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Selain menggandeng KPK yang memang sejak awal menangani kasus tersebut, Sandiaga juga akan meminta bantuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta agar kasus yang begitu menyedot perhatian publik itu menjadi clean and clear, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Nanti kita juga akan libatkan KPK dan kejaksaan tinggi untuk memastikan bagaimana sebenarnya status hukumnya," kata Sandi di Lapangan Sunburst, Tangerang Selatan, Sabtu (4/11).

Sandi menjelaskan, sebelumnya dirinya telah bertemu dengan Kadis Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan pihak BPK guna membahas status hukum RS Sumber Waras.

Sandi tidak ingin ada keraguan sekecil apapun terkait status hukum lahan RS Sumber Waras. "Kemarin kita sudah ketemu Pak Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan. Sudah ketemu juga inspektorat, sudah ketemu teman-teman dari BPK Jakarta kantor perwakilan Jakarta. Jad, kita ingin statusnya clean and clear dulu. Jangan ada keraguan mengenai posisi hukumnya (RS Sumber Waras)," ujarnya.

Sandi juga mengungkapkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyampaikan desain dan konsep RS Sumber Waras. Namun ia meminta para pihak bersabar dulu terkait rencana pembangunan RS Kanker di lahan Sumber Waras itu.

"Sudah ada beberapa yang disampaikan. Dan saya sampaikan bahwa ini nanti konsepnya kemitraan tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah ini yang lagi kita coba upayakan," kata Sandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan tengah memprioritaskan tiga aset besar milik DKI, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterruptible power supply (UPS). Anies menyebut tiga aset besar tersebut merupakan ganjalan-ganjalan yang mesti diclearkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Betul jadi prioritas. Karena itulah salah satu ganjalan-ganjalannya," tutur Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (27/10) lalu.

Sebelumnya, pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menjadi polemik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemprov DKI membeli dengan harga yang lebih mahal. Hasil investigasi BPK menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dalam transaksi itu.

Di sisi lain, KPK mengaku belum menemukan niat jahat dalam kasus pembelian lahan tersebut.(aim/teropongsenayan/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Kasus RS Sumber Waras
 
  Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
  Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
  Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
  KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
  FORMAJA: Bedah Kasus Sengketa Lahan RS Sumber Waras
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan

Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El

Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior

Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2