Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Polisi
Wakapolri: Polisi Korupsi Malu Sama Diri, Sama Institusi, Sama Negara
Friday 13 Dec 2013 10:31:41
 

Ilustrasi. Logo Polri.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakapolri Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH mengharapkan jangan sampai ada lagi anggota kepolisian yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat korupsi. Menurutnya, hal itu merupakan tindakan bodoh yang membuat malu institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum.

"Kalau ada polisi yang masih mau ditindak KPK, goblok itu polisi. Malu sama diri, sama institusi, sama negara," ujar Oegroseno dalam diskusi bertema 'Memberantas Korupsi Itu Mudah' di sela Pameran Pekan Anti Korupsi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

Dia menambahkan, sejauh ini upaya perbaikan internal Polri masih terus dilakukan terus menerus. Hal ini guna meminimalisir Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

Menurut Oegroseno Polri akan terus memperbaiki database internal Polri untuk memudahkan sistim mutasi dan rotasi serta promosi jabatan.

"Sistem kita perbaiki. Seperti mutasi, misal database-nya kurang akurat," ujar Oegroseno.

Dijelaskan lebih lanjut, Kalau penegak hukum terbukti gratifikasi, jatahnya neraka. Terima gratifikasi pakai kwitansi kurang ajar, dan Kalau masih ada polisi yang korupsi lagi, sikat lagi tidak apa-apa.

Bukan hanya gratifikasi, lanjut Oegroseno, aparat penegak hukum yang bertindak koruptif juga diberi jatah untuk menghuni neraka. Bukan saja penegak hukum, tapi juga aparat pemerintahan.

Menurut Oegroseno sejauh ini menurut data yang di peroleh sudah ada 300 Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang dipenjarakan karena terlibat aksi korupsi, memperkaya diri sendiri dan orang lain.(bhc/dar)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2