Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilpres
Wakil Ketua DPR: Debat Capres Seharusnya Jadi Adu Gagasan
2019-02-21 20:50:38
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri).(Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, debat Calon Presiden 2019 seharusnya menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan konsep tentang membangun Indonesia ke depan. Sehingga diperlukan abstraksi yang membangun dan konsep pembangunan Indonesia yang akan direncanakan. Namun sayangnya, Capres petahana Joko Widodo justru lebih mengungkapkan sejumlah data dan capaian yang telah dilakukan. Meskipun data yang disampaikan, menurut Fadli adalah keliru.

Hal itu diungkapkan Fadli saat menjadi narasumber pada forum Dialektika Demokrasi bertema "Batasan Norma dalam Debat Capres" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2). Turut hadir perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.

Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini menjelaskan debat Capres itu pada konsepnya dibagi menjadi dua yakni presidensial debate dan manajerial debate. Menurutnya Capres Prabowo Subianto lebih menunjukkan presidensial debate, sedangkan Capres Joko Widodo menampilkan diri sebagai manajerial debate.

"Apa yang ditampilkan oleh Capres Prabowo lebih menunjukkan presidensial debate, karena ada konsep dan gagasan. Sedangkan Capres Joko Widodo lebih menunjukkan diri sebagai manajer, mengungkapkan data meskipun datanya keliru," ungkap legislator Partai Gerindra ini.

Fadli pun juga mengungkapkan kekecewaannya bahwa data yang disampaikan oleh Capres Joko Widodo terdapat sejumlah kekeliruan. Salah satu kekeliruannya ada klaim yang menyebutkan bahwa tidak ada kebakaran hutan selama 3 tahun, sebagaimana diungkapkan Capres Joko Widodo. Tapi nampaknya dari berbagai sumber hal itu adalah keliru dan kebakaran hutan pun selalu terjadi di setiap tahunnya.

"Seharusnya Pak Jokowi minta maaf atas kekeliruan data tersebut," sambungnya. Kekeliruan data ini seharusnya tidak terjadi mengingat Joko Widodo adalah seorang Presiden. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang lebih mengungkapkan tentang gagasan besar mengenai Indonesia yang didalamnya menyangkut kedaulatan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Jokowi di Ambang Kekalahan?
  Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar
  Jokowi Dihukum, Survey Diragukan
  Raffi Ahmad Ngevlog Bareng Cawapres KH Ma'ruf Amin di Serang Banten
  Sandiaga Uno Dapat Blangkon dan Uang di dalam Sorban
 
ads

  Berita Utama
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

 

  Berita Terkini
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?

Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd

Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai

Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2