Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pertumbuhan Ekonomi
Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
2023-02-11 15:55:23
 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen secara tahunan (year on year/yoy).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 sebesar 5,31 persen sesuatu hal yang baik, namun ini bukanlah prestasi. Kita masih kalah dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam yang mampu mencatat pertumbuhan 8,02 persen, Malaysia (7,8), dan Filipina (7,6). Apalagi pertumbuhan ekonomi kita tidak sejalan dengan tren penurunan kemiskinan. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2022 berada pada angka 9,57 persen, naik dibandingkan Maret 2022 sebesar 9,54 persen. Artinya pertumbuhan masih bersifat eksklusif.

"Capaian pertumbuhan sepanjang 2022 memang patut disyukuri, namun kita seharusnya mampu untuk menggenjot pertumbuhan lebih besar dari itu. Jika dilihat per kuartal, tren pertumbuhan justru menurun. Pada kuartal I 2022, ekonomi mampu tumbuh 5,02 persen, bahkan 5,73 persen pada kuartal III 2022. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan masih fluktuatif, tidak konsisten," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurutnya, pertumbuhan yang berkelanjutan seharusnya ditakar dari proporsi lapangan usaha dalam PDB. Sektor industri yang berkontribusi 18,34 persen pada PDB hanya mampu tumbuh 4,89 persen, bahkan pertanian yang menyumbang 12,40 PDB hanya tumbuh 2,25 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor transportasi dan pergudangan (19,97 persen), akomodasi dan makan minum (11,97 persen), serta jasa lainnya (9,47 persen). Gabungan ketiga sektor ini menyumbang 9,17 pada PDB. Ini menjadi tantangan untuk lebih menggenjot pertumbuhan.

Oleh karenanya, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan pemerintah untuk serius memitigasi dan mencari solusi atas tren deindustrialisasi. Sektor ini bersifat padat karya, yang tentunya berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jika deindustrialisasi terus terjadi, maka pertaruhannya adalah keberlanjutan hidup rakyat banyak. Maka diperlukan skala prioritas agar pertumbuhan sejalan dengan tujuannya yang hakiki, yakni penumpasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran.

"Pertumbuhan positif harus dilihat lebih objektif agar kita tidak terjebak pada euforia dan gegap gempita. Jika pertumbuhan itu masih dibawah dengan potensi yang kita miliki, ada banyak kebijakan yang mesti dievaluasi. Atau jika ternyata pertumbuhan itu hanya bersifat eksklusif, tidak berdampak pada tingkat kemakmuran rakyat, maka itu jenis pertumbuhan yang tidak pantas untuk dirayakan. Kita masih punya banyak tantangan yang mesti segera diurai dan dijalankan dengan kebijakan yang presisi dan konsisten," tutup Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
  Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
  Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
  Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
  Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
 
ads1

  Berita Utama
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai

Jokowi Katakan 'Kalian Hebat Bila Bisa Kalahkan Saya'? Pratikno: Tak Benar

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Transaksi Pembelian Emas Fantastis, Pemerhati Hukum Curiga Crazy Rich Budi Said 'Cuci Uang'

Relawan Ganjar Minta Pilpres 2024 Diulang karena Banyak Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masiv

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

Putusan Sela, PTUN Kabulkan Gugatan Anwar Usman yang Ingin Jadi Ketua MK Lagi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2