Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Virus Corona
Wakil Ketua MPR: Pelonggaran PSBB harus Pastikan Sudah Terlewatinya Puncak Pandemi
2020-05-19 17:39:46
 

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta skenario pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus melalui pertimbangan sudah terlewatinya puncak penyebaran pandemi Covid-19 di tanah air.

"Saya melihat di sejumlah pemberitaan, banyak pihak sudah merencanakan tata kehidupan baru yang mengarah pada pelonggaran kebijakan setelah Lebaran, di tengah masih bertambahnya kasus positif Covid19," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (18/5).

Padahal, jelas Rerie sapaan akrab Lestari, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO mensyaratkan negara yang bersiap melonggarkan kebijakan harus terlebih dulu mampu mengendalikan wabah, berdasarkan data epidemiologi yang terukur.

Persyaratan lain dari WHO ialah negara itu harus bisa mengidentifikasi pusat penularan dan klusternya, lalu mengisolasi kontak berisiko.

"Pertanyaanya apakah negara kita sudah memenuhi persyaratan itu semua, di kala kasus positif Covid-19 terus bertambah?" ujar Rerie.

Menurut Legislator Partai NasDem itu, pertambahan jumlah positif Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Bahkan berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada 13 Mei lalu, terjadi pertambahan tertingi jumlah positif Covid-19 yakni 689 kasus. Kemudian pada rentang waktu 14 Mei 2020-17 Mei 2020 pertambahannya fluktuatif antara 400 hingga 560 kasus positif Covid-19 per hari.

Karena itu, Rerie mempertanyakan adanya wacana pelonggaran kebijakan akhir-akhir ini. Seperti rencana pelajar mulai masuk sekolah pada Juli 2020, kemudian pekerja di bawah usia 45 tahun bisa beraktivitas kembali, bahkan pusat perbelanjaan direncanakan mulai buka pada awal Juni 2020.

"Kenyataan di lapangan memperlihatkan seolah sebaran virus sudah bisa dikendalikan. Jelang Lebaran area publik dan sejumlah pasar kembali dipenuhi pembeli tanpa disiplin menjaga jarak dan bermasker," ujar Rerie.

Karena itu Rerie mengingatkan, sebelum memasuki tahap pelonggaran dan merencanakan standar kehidupan normal yang baru, jauh lebih penting saat ini pemerintah meningkatkan kemampuan melakukan test Covid-19 per hari dan mendisplinkan masyarakat agar mematuhi kebijakan social distancing.

Kemampuan test Covid-19 yang 4.000 hingga 5.000 sampel per hari, menurut Rerie, belum cukup untuk menggambarkan kondisi sebaran Covid-19 di tanah air yang sebenarnya.

Rerie kemudian merujuk Vietnam. Menurut Rerie, Indonesia perlu melihat bagaimana Vietnam mengatasi Covid-19. Ketegasan dan kecepatan pemerintah Vietnam dalam menghadapi wabah Covid-19 merupakan langkah yang patut dicontoh sehingga potensi penyebaran Covid-19 bisa dikontrol sejak dini.

Negara berpenduduk 97 juta jiwa itu, jelas Rerie, mencatatkan 300 kasus positif Covid-19 dan nol kematian, meski negara itu berbatasan langsung dengan Tiongkok.



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
  Kadishub DKI Jakarta: Sudah 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM
  Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali
  Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020
  Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Perlawanan Politik Ruslan Buton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2