Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Islam
Wakil Ketua MPR RI Kecam Keras Sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron
2020-10-31 01:07:26
 

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengecam keras sikap yang ditunjukkan Presiden Perancis, Emmanuel Macron. Pasalnya, Presiden Perancis ini tetap membiarkan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung di Perancis dengan dalih kebebasan berekspresi.

Syarief Hasan memandang bahwa kartun yang menistakan Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari kebebasan berkespresi yang dibenarkan. "Perancis sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi harusnya menempatkan penghormatan kepada agama dan kepercayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi," ungkap Syarief Hasan.

Apalagi, berdasarkan putusan Pengadilan HAM Eropa pada (25/10/2018) yang berkedudukan di Kota Strassbourg Perancis telah menetapkan bahwa penistaan terhadap agama bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi. "Sebagai negara yang menjunjung hukum dan HAM, harusnya Perancis mengambil langkah sejalan dengan putusan Pengadilan HAM Eropa," ungkapnya

Ia menegaskan agar Presiden Perancis segera menghentikan pemantik masalah yang semakin meluas ini. "Presiden Perancis harusnya lebih bijak melihat bahwa umat muslim dunia terluka dengan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Seharusnya, Presiden Perancis menghentikan masalah ini serta menarik seluruh pernyataannya yang sering menyudutkan Islam dan menciptakan kegaduhan dunia," tegas Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas menyikapi permasalahan ini. "Pemerintah Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Perancis harus memastikan pesan Indonesia benar-benar didengarkan sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif di tengah Pandemi Covid-19," tegasnya.

Syarief Hasan juga berpesan kepada seluruh pemimpin di dunia untuk menjaga hak kelompok minoritas, khususnya hak beragama dan berkepercayaan. "Resolusi Dewan HAM PBB di Jenewa pada (26/3/2009) telah menegaskan agar setiap negara menjunjung tinggi hak setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dengan perasaan aman. Sehingga, negara-negara di dunia harus menjunjung tinggi resolusi tersebut," ungkapnya.

Syarief juga mendorong agar pesan kedamaian sebagai ciri khas dari Islam yang rahmatan lil alamin digaungkan di tengah umat muslim. "Kita harus menyampaikan aspirasi muslim dunia dengan bijak dan mencoba untuk tidak terprovokasi. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat dan pembawa pesan damai bagi seluruh alam semesta, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW," jelas Syarief Hasan.

Ia juga menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan narasi dan aspirasi muslim dunia. "Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bargaining position sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk membawa pesan Islam dunia dan mewujudkan tujuan negara Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia," tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Islam
 
  Haedar Nashir; Jangan Sampai Semarak Keagamaan Terhenti pada Ranah Formalitas Semata
  Belgia Usir 5 Aktivis Sayap Kanan Asal Denmark yang Berencana Membakar Al-Quran
  Bamsoet Dukung Sikap Presiden Erdogan dan Presiden Jokowi Kecam Keras Pernyataan Presiden Perancis
  Protes terhadap Presiden Prancis Berlanjut: Ribuan Orang 'Marah' atas Pernyataan Macron
  MUI Minta Khutbah Jum'at Diisi Materi Mengecam Penghinaan Atas Nabi
 
ads1

  Berita Utama
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika

Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi

Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana

Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2