Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilpres
Waktu Aset BPPN Banyak Dibeli Asing, Lahan PT Kiani Dipercayakan agar Dibeli oleh Prabowo
2019-02-20 22:00:16
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Waketum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan kronologis lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diungkap kepublik oleh Presiden patahana Joko Widodo (Jokowi) saat debat Capres kedua lalu, dimana lahan tersebut dimiiliki oleh PT Kiani Kertas yang salah satu pemegang sahamnya adalah Prabowo Subianto memang memiliki hak pengelolaan lahan HGU tersebut. Tuduhan Jokowi tersebut bahkan, menurut Poyuono dirasa sangat dangkal pengetahuan terkait sistim Agraria dalam pengelolaan lahan di Indonesia.

Arief Poyuono menjelaskan bahwa, "seperti diketahui, masalah kredit Kiani Kertas kepada Bank Mandiri macet sejak November 2002, setahun setelah Bank Mandiri membeli aset Kiani dari BPPN senilai Rp 1,7 triliun," jelas Poyuono, Rabu (20//2).

Lalu, kembali Poyuono menjelaskan bahwa mengapa PT Kiani jatuh di tangan Prabowo?, dan malah bukan pengusaha Asing atau perusahaan asing, yang mana seperti aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang lain banyak dibeli oleh asing.

Adapun, kemuka Poyuono yang merupakan anak buah Prabowo itu menjelaskan bahwasanya, tak lain karena kala itu, saya yang mendapat cerita langsung dari Alm. ECW Nelloe, mantan Direktur Utama Bank Mandiri.

"Begini kata Pak Neloe yang sudah mencoba menahan aset PT Kiani hingga tidak jatuh ke tangan asing. Dengan terus meminta PT Bank Mandiri, Tbk. akan meminta kepada BI perpanjangan waktu restrukturisasi utang PT Kiani Kertas hingga 7-8 tahun," jelasnya menceritakan.

Total utang Kiani yang sebesar 201 juta dolar AS akan ditandatangani perjanjian kreditnya dalam 1-2 pekan mendatang. Sekarang tinggal masalah jangka waktu. Karena kalau sesuai dengan PP4 itu 5 tahun dari penandatanganan kredit. Itu sudah kita ( ECW Nelloe ) ajukan ke BI tidak 5 tahun, tapi 7-8 tahun sejak ditandatangani kredit sampai jatuh tempo.

"Akhirnya hingga tahun 2004 ECW Nelloe mempercayakan aset Kiani agar di beli oleh Prabowo, karena ECW Nelloe Percaya kalau Prabowo itu seorang yang punya rasa nasionalisme, dan ECW Nelloe percaya pada Prabowo kalau ditangan Prabowo maka PT Kiani tidak Akan pernah di jual kepada asing. Sekalipun dalam keadaan sulit keuangannya," kemukanya.

Maka itulah, Poyuono menjelaskan bahwa terbukti hingga kini PT Kiani masih ditangan Prabowo. "Jadi benar apa kata Pak Nelloe tentang Prabowo. Berbeda dengan sebuah rezim yang pernah menjual Indosat mentah-mentah ketangan asing. Dan petugas partainya (Joko Widodo )berjanji kalau akan buyback Indosat dalam kampanyenya, nyatanya Nol Gede,," tegas Arief Poyuono..

"Malah yang ada banyak aset negara yang digadaikan dalam bentuk obligasi dan surat utang," pungkas Poyuono singkat.(bh/mnd).



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Emak Emak Militan
  Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta
  5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang
  Relawan 01 Jokowi-Ma'ruf Ajak Mubahalah HRS dan Amien Rais Soal Tudingan Pemilu Curang
  500 Petugas KPPS Meninggal, Ini Tragedi Kemanusiaan Paling Kelam
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2