Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Gorontalo
Walikota Gorontalo 'Gandeng' KPK Berantas Pungli Wujudkan Pemerintahan Bersih
2017-04-11 13:10:59
 

Kunjungan Walikota Gorontalo H. Marthen A. Taha ke kantor KPK RI di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Walikota Gorontalo, H. Marthen A Taha, SE, M.Ec.Dev bertekad untuk pemerintahan Kota Gorontalo harus benar-benar bersih dan terhindar dari praktek Pungutan Liar (Pungli) agar segenap aparat di lingkungan pemerintahannya tersebut secara bersama dapat mewujudkan birokrasi yang bersih. Langkah mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini tidak main-main alias serius, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Buktinya, saya sudah menyerahkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dan SK Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo kepada KPK, yang merupakan tindak lanjut pembicaraan bersama pimpinan KPK, Alexander Marwata beberapa waktu lalu," jelas Marthen Taha di sela kunjungannya ke KPK

Jadi kata Marthen, upaya pemerintah kota tidak hanya melalui kebijakan internal namun juga memberikan penguatan dengan mengggaet institusi lembaga anti rasuah (KPK-red).

Dikatakannya, regulasi yang diserahkan telah melalui assitensi oleh KPK dan sudah final, dengan harapan upaya ini bisa menertibkan potensi pungli maupun gratifikasi yang bisa muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kunjungan Walikota yang didampingi Plt. Sekretaris Kota Zainudin Rahim, serta Inspektur Kota Gorontalo Nuryanto, Marthen turut menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang setiap dua tahun wajib diperbaharui. Kedatangan Walikota Marten Taha juga memastikan kunjungan kerja KPK ke Gorontalo yang direncanakan pada tanggal 17 April mendatang.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di KPK, Cahya Hardiyanto Harefa yang menerima kunjungan tersebut, memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah Kota Gorontalo. "KPK akan mengimbau seluruh kabupaten dan kota se Indonesia untuk melakukan langkah serupa dengan apa yang saat ini diupayakan oleh pemerintah Kota Gorontalo," ujar Cahya Hardiyanto Harepa(bh/sh)



 

 
   Berita Terkait > Gorontalo
 
  Budi Doku: Program Inovatif Perlu Payung Hukum
  Wujudkan Generasi Unggul, Pemkot Goorontalo Launching 'Tancap Nikah'
  Baru Dilantik, Sekda Kota Gorontalo akan Langsung Lakukan Konsolidasi
  Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, Stok Sembako di Provinsi Gorontalo Aman
  Lebih Fokus Ke Potensi Daerah, Maksimalkan Kegiatan pembangunan
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

Polisi Sita Ribuan Paspor, First Travel Diperkirakan Tidak Mampu Kembalikan Uang Calon Jemaah

 

  Berita Terkini
 
Galaxy Note 8 Siap Meluncur, Samsung Sebarkan Video Teaser

Meriahnya Perayaan Kemerdekaan di Istana, SBY dan Megawati Hadiri Bersama Detik-Detik Proklamasi

Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM

Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2