Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
KDRT
YARA Minta LPSK Berikan Perlindungan Hukum Pada Korban KDRT
Saturday 08 Jun 2013 17:34:06
 

Korban KDRT Dwi Fadliana bersama ibunya Darmiati.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
 
ACEH, Berita HUKUM - Kuasa hukum saksi korban kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, Dwi Fadliana (22), yang dilakukan ayah kandung korban sendiri HF, menyurati ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), agar dapat memberikan perlindungan hukum.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan korban di Jakarta, terkait teror, ancaman dan intimidasi yang dilakukan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang telah dilaporkan ke Polresta Banda Aceh Pada tanggal 11 Mei 2013, dan telah diberikan juga SP2HP atas laporan kasus tersebut.

Tersangkanya Hanafi tak lain ayah kandung korban, telah ditangkap dan ditahan di Polresta Banda Aceh, namun pada tanggal yang tidak ketahui, tersangka telah dilepaskan dari tahanan dengan jaminan/penangguhan penahanan.

Hal ini membuat korban trauma dan ketakutan, akibat teror ancaman dan intimidasi yang tersangka lakukan. Terkait hal tersebut, ketua Direktur eksekutif Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin SH, selaku kuasa hukum korban berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2013, meminta Lembaga terkait dalam hal ini LPSK, untuk dapat melindungi korban.

Saat ini saksi dan korban merasa terancam setelah kejadian penganiayaan tersebut, karena tersangka kerap meneror korban dan ibunya dengan SMS ancaman, korban dan ibunya merasa lega ketika tersangka telah ditangkap, tapi saat ini korban dan ibunya merasa terancam dan trauma pada saat Polresta Banda Aceh menangguhkan penahanan terhadap tersangka Hanafi.

"Untuk itu, kami mohon Lembaga perlindungan saksi dan korban ke LPSK agar saksi dan korban tidak terancam dan terintimidasi oleh tersangka maupun pihak yang ingin intervensi dalam kasus tersebut, tersangka saat ini berprofesi sebagai kontraktor PT. Kande Agung, yang dikenal sangat dekat dengan politisi," lanjut Safaruddin SH.(bhc/kar)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2