Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
    
Kasus Kredit Macet
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
2017-11-22 12:07:41
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidikan kasus kredit macet proyek Garut Super Blok Rp 566 miliar memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Yocie Gusman, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Syariah sebagai tersangka.

Penetapan tersangka Yocie diputuskan setelah penyidik Subdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim melakukan gelar perkara.

Kepala Subdit V Dit Tipidkor, Komisaris Besar Indarto menjelaskan, dalam gelar perkara penyidik memaparkan sejumlah bukti yang berhasil dikumpulkan. Bukti-bukti itu lalu menjadi dasar untuk menjerat Yocie.

"Penyidik menetapkan YV sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi kredit fiktif senilai Rp 566,45 miliar," katanya.

Berdasarkan gelar perkara, lanjut Indarto, tersangka Yocie Gusman memiliki peranan pentingdalam perkara ini. Selaku pejabat tinggi di BJB Syariah, Yocie memberikan persetujuan pencairan kredit kepada debitur PT Hastuka Sarana Karya.

"Tersangka memberikan pembiayaan pembangunan Garut Super Blok dengan cara melawan hukum," sebut Indarto yang tak lama lagi dilantik menjadi Kepala Polres Kota Bekasi itu.

Upaya melawan hukum yang dimaksud adalah, tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kredit untuk pembelian kios Garut Super Blok Rp 566,45 miliar tidak dapat dikembalikan pada bank.

"Proses pengajuan permohonan kredit, pemeriksaan dokumen, survei, dan agunan yang dijadikan jaminan kredit diduga tidak diteliti secara seksama oleh tersangka," papar Indarto.

Penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap Yocie untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim. "Sudah dijadwalkan pemeriksaannya. Kami masih menunggu waktunya," katanya.

Dari hasil pemeriksaan nanti, penyidik bisa menyimpulkan apakah tersangka perlu langsung ditahan atau tidak. "Kita lihat saja nanti," ujar Indarto.

Menurut dia, penyidikan kasusbakal dikembangkan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain. Termasuk kemungkinan keterlibatan atasan Yocie.

Yocie dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sama-sama berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Yocie pernah memimpin PKS Bogor periode 2004-2009.

Untuk pengumpulan bukti kasus ini, penyidik telah menggeledah kantor pusat BJB Syariah dan kantor BJB Syariah Cabang Braga di Kota Bandung.

Di kantor pusat BJB Syariah, penyidik menyasarkan ruang kerja direksi. Mulai dari Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur pembiayaan hingga Direktur Kepatuhan.

Dari ruang kerja direksi BJB Syariah, penyidik menyita sejumlah dokumen pembiayaan dan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Usai menggeledah kantor, penyidik menuju rumah Plt Direktur Utama BJB Syariah di Bandung dan di Bogor.

Sekretaris Perusahaan BJB Hakim Putratama membenarkan penyidik Bareskrim menggeledah kantor pusat BJB Syariah pada 16 Oktober 2017 lalu.

"Penggeledahan tersebut berkaitan dengan permasalahan pemberian fasilitas kredit BJB Syariah," katanya dalam keterangan tertulis.

BJB Syariah memberikan fasilitas kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya pada Juli 2014. Saat ini, menurut Hakim, debitur tersebut sedang dalam proses penyelesaian kredit.

Mengenai persoalan ini, BJB sebagai induk BJB Syariah menyerahkan kasus ini ke pihak berwenang. Hal ini sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bank BJB sebagai induk perusahaan, lanjut Hakim, berkomitmen menjaga dan mengedepankan kepentingan investor dan nasabah BJB dan BJB Syariah.

Kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Hastuka Sarana Karya sebesar Rp 566 miliar dilaporkan ke Bareskrim pada 7 September 2017 lalu.

Laporan ini diterima dan diregister dengan nomor LP/910/IX/2017/Bareskrim, tanggal 7 September 2017. Menindaklanjuti laporan ini, Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/175.a/IX/2017/Tipidkor, tanggal 7 September 2017.

Selama periode Oktober 2014 hingga Juni 2015, BJB Syariah memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp566,45 miliar kepada PT Hastuka Sarana Karya untuk proyek pembangunan Garut Super Blok (GSB)

Untuk mendapatkan kredit, PT Hastuka Sarana Karya mengklaim sudah 161 pihak yang akan membeli ruko di mal yang akan dibangun. Padahal, sebagian data calon pembeli itu fiktif. Belakangan kredit PTHastuka Sarana Karya kepada BJB Syariah macet. Angkanya mencapai Rp 548,94 miliar.(rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Kredit Macet
 
  Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
 
ads

  Berita Utama
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

 

  Berita Terkini
 
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip

Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia

Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok

MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2