Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
2018-04-10 06:44:03
 

Ilustrasi. Anak fakir mIskin.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Zulfadhli menyatakan tidak sependapat jika ada pengurangan anggaran sosial yang diakibatkan adanya pesta demokrasi atau Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, daripada mengurangi anggaran sosial, lebih baik mengurangi anggaran infrastrukur.

"Yang memprihatinkan, angggaran sosial di Provinsi Sumatera Utara pengurangannya sampai 50 persen, gara-gara pesta demokrasi," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut politisi Golkar ini, mengurangi anggaran sosial berarti mengabaikan masalah-masalah sosial, termasuk penanganan orang-orang fakir miskin. Mestinya tunda dulu pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan, sehingga tidak mengabaikan masalah-masalah sosial.

"Ini perlu juga bapak-bapak suarakan di daerah. Ini juga masukan bagi DPR dan dalam rapat kerja akan disampaikan," komitmen politisi dapil Kalimantan Barat itu.

Dalam RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang (F-PKB) ini, Zulfadhli menambahkan bahwa ketimpangan anggaran sosial ini harus disampaikan, supaya pemerintah provinsi memberi perhatian. Demikian pula pemerintah pusat juga harus memberi perhatian, supaya ada keadilan dan perhatian.

"Paling tidak, dinas sosial dari sepuluh provinsi yang hadir dalam kesempatan ini, Insya Allah kami akan membantu anggaran dari APBN," tekannya.

Ia juga mendesak dari data yang ada, alokasi APBN untuk bidang sosial perlu dikaji ulang sebab terdapat ketimpangan. "Terus terang saya prihatin dengan Jawa Barat dengan beban penduduk besar, alokasi APBN untuk bidang sosial hanya Rp 33 miliar. Jumlah ini tidak proporsional, sebab penduduk dan wilayahnya cukup besar sebagaimana Jateng dan Jatim," kritisi Zulfadhli.

Menurutnya, kalau pemerintah ingin mengentaskan masalah sosial yang ada di semua wilayah, maka harus adil mengalokasikan anggaran, supaya betul-betul adil dan tidak timpang. "Saya juga prihatin dengan Kalimantan Barat. Anggaran sosial hanya satu persen dari APBD-nya," imbuhnya.

Sebaliknya ia menyatakan salut dengan Nusa Tenggara Barat (NTB), walaupun APBD totalnya tidak begitu besar, tapi perhatian pemerintah provinsi terhadap masalah sosial begitu besar. "Wajar saja kalau dinas sosialnya dalam program pengentasan kemiskinan tampak bagus pencapainnya," pungkas Zulfadhli.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK

Demo HMI dan KAHMI Bentrok di Bengkulu, Puluhan Mahasiswa Diamankan

Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan

Membuka 10 Juta Lapangan Kerja Versus Angkat PNS Baru

Ketua Kadin Soekarno-Hatta Ditahan terkait Penipuan Sewa Pesawat Kargo

Dede Farhan: Penjabaran dan Parameter Prinsip Negara Hukum

Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2