<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <channel>
		<atom:link href="http://beritahukum.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>BeritaHUKUM.com</title>
        <link>http://beritahukum.com</link>
        <description>Berita dan Informasi Penegakan hukum</description>
        <language>id-ID</language>
        <generator>Berkum Feed</generator>
        <item><title>SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=SETARA+Institute+Kritik+Putusan+Banding+Kasus+Andrie+Yunus%3A+Impunitas+Diduga+Menguat&amp;subjudul=Impunitas+Kasus+Andrie+Yunus</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=SETARA+Institute+Kritik+Putusan+Banding+Kasus+Andrie+Yunus%3A+Impunitas+Diduga+Menguat&amp;subjudul=Impunitas+Kasus+Andrie+Yunus</guid><description>JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.

Ha</description><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 10:10:09 +0700</pubDate></item><item><title>Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Akhirnya+MK+hapus+pasal+penghinaan+terhadap+pemerintah%2C+Prabowo+dan+Gibran+tak+bisa+laporkan+warga&amp;subjudul=Pencemaran+Nama+Baik</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Akhirnya+MK+hapus+pasal+penghinaan+terhadap+pemerintah%2C+Prabowo+dan+Gibran+tak+bisa+laporkan+warga&amp;subjudul=Pencemaran+Nama+Baik</guid><description>JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

</description><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:55:53 +0700</pubDate></item><item><title>Kasus &#039;Kardus Durian&#039; Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kasus+%26%23039%3BKardus+Durian%26%23039%3B+Belum+Tuntas%2C+KPK+Diminta+Periksa+Muhaimin+Iskandar&amp;subjudul=Kardus+Durian+Muhaimin+Iskandar+</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kasus+%26%23039%3BKardus+Durian%26%23039%3B+Belum+Tuntas%2C+KPK+Diminta+Periksa+Muhaimin+Iskandar&amp;subjudul=Kardus+Durian+Muhaimin+Iskandar+</guid><description>JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara &#039;kardus durian&#039; kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang men</description><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:14:53 +0700</pubDate></item><item><title>Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - &quot;Masalah bendera seperti api dalam sekam&quot;</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kerusuhan+pengibaran+bendera+bulan+bintang+di+Hari+Damai+Aceh+-+%26quot%3BMasalah+bendera+seperti+api+dalam+sekam%26quot%3B&amp;subjudul=Aceh</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kerusuhan+pengibaran+bendera+bulan+bintang+di+Hari+Damai+Aceh+-+%26quot%3BMasalah+bendera+seperti+api+dalam+sekam%26quot%3B&amp;subjudul=Aceh</guid><description>ACEH, Berita HUKUM - Penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia telah 21 tahun berlalu. Namun, permasalahan bendera dan lambang hingga kini tidak kunjung selesai dan bahkan menjadi pemicu konflik.

Me</description><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:28:36 +0700</pubDate></item><item><title>Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Begini+Sibuknya+Polri+Distribusikan+Bantuan+Logistik+Kapolri+untuk+Korban+Gempa+di+Flores&amp;subjudul=Polri</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Begini+Sibuknya+Polri+Distribusikan+Bantuan+Logistik+Kapolri+untuk+Korban+Gempa+di+Flores&amp;subjudul=Polri</guid><description>NUSA TENGGARA TIMUR, Berita HUKUM - Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan logistik dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disiapkan untuk segera di</description><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:06:53 +0700</pubDate></item><item><title>Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Bareskrim+gerebek+Five+Star+Denpasar%2C+tangkap+53+orang%2C+manajemen+terlibat%3F&amp;subjudul=Narkoba</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Bareskrim+gerebek+Five+Star+Denpasar%2C+tangkap+53+orang%2C+manajemen+terlibat%3F&amp;subjudul=Narkoba</guid><description>DENPASAR - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri kembali membongkar dugaan peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam (THM) di Bali.

Kali ini, Bareskrim Polri menggerebek tempat dugem Five Star di Jalan Mahendra</description><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 06:13:00 +0700</pubDate></item><item><title>Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Utang+Whoosh+diambil+alih+Kemenkeu+dan+diklaim+tak+bebani+APBN%2C+CELIOS%3A+Bakal+sama+saja&amp;subjudul=Proyek+Kereta+Cepat</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Utang+Whoosh+diambil+alih+Kemenkeu+dan+diklaim+tak+bebani+APBN%2C+CELIOS%3A+Bakal+sama+saja&amp;subjudul=Proyek+Kereta+Cepat</guid><description>JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

</description><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:05:04 +0700</pubDate></item><item><title>Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Respons+pasien+BPJS+Yurizal+yang+meninggal+dan+viral+dirundung+nakes%2C+Menkes%3A+Saya+merasa+gagal&amp;subjudul=BPJS</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Respons+pasien+BPJS+Yurizal+yang+meninggal+dan+viral+dirundung+nakes%2C+Menkes%3A+Saya+merasa+gagal&amp;subjudul=BPJS</guid><description>JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus pasien pengguna BPJS Kesehatan yang meninggal dunia usai tidak mendapatkan ruangan perawatan setelah 8 jam di rumah sakit. Kasus meninggalnya pasien bernama </description><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:15:44 +0700</pubDate></item><item><title>Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Sejumlah+pemkab%2Fpemkot+di+Jateng+tak+sanggup+bayar+gaji+ASN%2C+Wagub%3A+Sudah+kita+laporkan+ke+pusat&amp;subjudul=PNS</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Sejumlah+pemkab%2Fpemkot+di+Jateng+tak+sanggup+bayar+gaji+ASN%2C+Wagub%3A+Sudah+kita+laporkan+ke+pusat&amp;subjudul=PNS</guid><description>SEMARANG, Berita HUKUM - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tak sanggup untuk membayar gaji ASN, termasuk PPPK. Dia mengatakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerin</description><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:36:56 +0700</pubDate></item><item><title>Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?</title><link>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Satelit+Lampung-1+milik+perusahaan+China+siap+diluncurkan%2C+apa+manfaat+dan+risikonya%3F&amp;subjudul=Lampung</link><guid>http://beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Satelit+Lampung-1+milik+perusahaan+China+siap+diluncurkan%2C+apa+manfaat+dan+risikonya%3F&amp;subjudul=Lampung</guid><description>BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Lampung diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Namun, sejumlah kalangan menerbitkan kekhawatiran tentang keamanan data.

Peluncuran satelit Lam</description><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:29:06 +0700</pubDate></item></channel></rss>