JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah yang membatasi akses berbagi foto dan video di media sosial serta aplikasi pesan singkat yang dilakukan pemerintah sejak kemarin disoroti oleh Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI).
Ketua HPHSI, Galang Prayoga menjelaskan, publik memiliki hak mendapatkan Informasi melalui foto dan video yang telah dibatasi kemenkominfo.
"Agak aneh memang. Kalau dilihat itu kan hak publik. Kenapa harus membatasi? Percaya saja kepada rakyat kalau foto dan video yang disebar itu bukan konten yang melanggar undang-undang," tutur Galang saat dihubungi, Kamis (23/5).
Berdasarkan alasan pemerintah, pembatasan ... Baca Selengkapnya. |
