Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Cyber Crime
2 Pelaku Tindak Pidana Peretasan Situs Sekretariat Kabinet Ditangkap Bareskrim Polri
2021-08-10 14:46:26
 

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana peretasan situs Sekretariat Kabinet RI (www.setkab.go.id) berinisial BS alias ZYY (18) dan MLA (17).

Kedua pelaku ditangkap di lokasi berbeda di daerah Sumatera Barat.

"Pelaku pertama pada 5 Agustus 2021 di Tabing Bandar Gadang, Kota Padang. Pelaku kedua ditangkap keesokan harinya di Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Dharmasraya," jelas Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, di Jakarta (9/8).

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan motif kedua pelaku meretas situs atau website milik pemerintah tersebut adalah untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menjual script backdoor dari website.

"Keduanya membobol situs pemerintah guna memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual script backdoor dari website," ujar Slamet.

Menurut Slamet, kedua pelaku ini tergabung dalam komunitas bernama Padang BlackHat. Mereka bahkan telah ratusan kali melakukan peretasan situs.

"Pelaku sudah melakukan peretasan terhadap 650 website. Rata-rata menyasar situs perusahaan dan situs pemerintah," jelasnya.

Saat penangkapan BS, polisi menyita 2 unit ponsel dan sebuah laptop.

BS diduga sebagai orang yang berperan melakukan bypass directory home agar tembus domain utama situs setkab.go.id.

Kemudian saat penangkapan MLA, polisi juga menyita 2 unit ponsel dan sebuah laptop.

MLA diduga berperan sebagai pembobol sub domain PPID situs setkab.go.id dan mengubah index PPID atau halaman utama.

Atas perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1), Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.(bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2