Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pekerja Asing
352 WNA Cina Kembali Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah
2021-05-10 16:04:34
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya kembali Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah telah membuat larangan mudik lebaran untuk memotong laju Pandemi Covid-19, namun masih membuka keran masuknya WNA ke Indonesia.

Syarief Hasan meminta ketegasan Pemerintah untuk melakukan pembatasan dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia. "Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang masyarakat mudik lebaran, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19.", ungkapnya.

Ia pun menyesalkan masuknya WNA asal Cina yang merupakan episentrum pertama Covid-19 di tengah situasi Pandemi yang belum berkesudahan. "Kebijakan Pemerintah kontraproduktif dengan membiarkan WNA asal Cina masuk ke Indonesia di tengah pelarangan mudik lebaran dalam negeri," ungkapnya

Memang, empat kloter pesawat carteran yang membawa 352 WNA Cina tiba di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah. Pesawat carteran dengan menggunakan maskapai penerbangan Wings Air ini tiba pada Rabu, (5/5/2021). WNA asal Cina tersebut langsung menuju ke lokasi pembangunan smelter di Morowali dan 89 WNA diantaranya akan melanjutkan perjalanan menuju PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, penerbangan pesawat carteran Lion Air tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang juga mengangkut WNA asal Wuhan, Cina pada Ahad (2/5/2021). Dua hari setelahnya, 85 WNA asal Cina kembali tiba di Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat carteran China Southern Airlines pada Selasa (4/5/2021).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menegaskan agar Pemerintah fokus dalam upaya-upaya pengetatan masuknya WNA ke Indonesia. "Kasus positif Covid-19 masih terus bertambah dari hari ke hari. Pemerintah harusnya mengambil langkah-langkah taktis untuk mengupayakan pencegahan penyebaran Covid-19 dari luar negeri," ungkapnya.

Apalagi, berdasarkan konfirmasi dari Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan menyebutkan, 2 orang WNA Cina yang tiba pada Selasa (4/5/2021) teridenfikasi positif Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi di Hotel Hariston Bandengan, Jakarta Utara.

Syarief Hasan mengungkapkan, Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan. "Pemerintah harusnya memahami bahwa kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia.", ungkapnya.

Berdasarkan data terbaru dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebutkan, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 1,7 juta kasus dengan 46 ribu pasien diantaranya meninggal dunia per-sabtu, (8/5/2021). Sementara itu, kasus positif Covid-19 di dunia telah mencapai 156 juta kasus Covid-19.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang terkesan kontradiksi. "Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun terkesan membiarkan masuknya WNA, bahkan ada diantara WNA tersebut yang terpapar Covid-19. Hal ini tentu berbahaya bagi proses penanganan Pandemi Covid-19 sehingga Pemerintah harus mengambil kebijakan tegas untuk membatasi masuknya WNA ke Indonesia. ", tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2