Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

Akhiri Kekuasaan yang Menyandera Rakyat
Tuesday 09 Aug 2011 01:52:39
 

Pertemuan tokoh nasional. (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA-Sejumlah tokoh nasional menyerukan pengakhiran kekuasaan yang menyandera rakyat Indonesia. Hal ini merupakan kesimpulan pertemuan 45 orang yang concern menyoroti kondisi bangsa dan negeri yang sangat memprihatinkan ini. Mereka pun meminta DPR mengambil langkah politik untuk segera mengakhiri kekuasaan yang hanya menyandera rakyat.

Demikian hasil pertemuan para tokoh tersebut yang berlangsung di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (8/8) malam. Di antara mereka yang hadir adalah Adnan Buyung Nasution, Hariman Siregar, mantan Hakim Agung Bismar Siregar, mantan Ketua MUI Ali Yafie, Sugeng Sarjadi, Romo Benny Susetyo, Anwar Nasution, Mulyana W Kusumah, mantan KSAD Jend (purn) Tyasno Sudarto, dan Mgr Martinus Situmorang.

Pengacara senior Adnan Buyung Nasiotion melontarkan pertanyaan, apakah pemerintah saat ini masih terbuka melihat dan menghayati kondisi rakyatnya sedang hanyut dalam derita? "Capek sudah memperingatkan SBY ini, dari dalam maupun dari luar. Jadi karena itu tidak ada kata lain, tidak bisa kami menutup mata telinga melihat ini terjadi terus. Kami akan berdosa jika itu terus terjadi," tegasnya.

Sementara mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ali Yafie menyatakan, keadaan yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Agustus 1945 itu, seharusnya ada yang bertanggung jawab. Sebenarnya sebagai rakyat harus ikut bertanggung jawab, karena telah bersikap masa bodoh. Bahkan, sempat membiarkan tanpa daya upaya, sehingga penyimpangan menjadi-jadi terus. “Rakyat harus peduli dengan kondisi ini, jangan dibiarkan terus," ujar dia.

Kritik terhadap pemerintah terus muncul, kata Ali Yafie, yang paling baru akhir Juli lalu kaum generasi muda dalam BEM seluruh Indonesia menghasilkan keputusan bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Disusul, bulan ini ada kritik keras dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terhadap pemerintah. “Seharusnya pemerintah mendengar ini, jangan diam saja,” tandasnya.(mic/irw)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2