Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
BP2MI
BP2MI: 241 Calon PMI Korban Penipuan Sindikat Perdagangan Orang Kembali ke Tanah Air dan 215 WNI Dicegah ke Kamboja
2022-08-23 13:59:52
 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama jajaran saat memimpin konferensi pers terkait pemulangan Calon PMI Korban Penipuan Sindikat Perdagangan Orang.(Fpto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Bareskrim Polri telah memulangkan 241 calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diduga menjadi korban penipuan dari sindikat jaringan perdagangan orang. Ratusan korban calon PMI itu dipulangkan dari Kamboja ke Tanah Air.

"Saat ini telah dipulangkan warga negara Indonesia (WNI) atau calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari Kamboja yang diduga menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) terkait kasus scamming online tersebut," kata Benny dalam konferensi pers di Kantor Pusat BP2MI Jakarta, Selasa (23/8).

Benny menerangkan, kepulangan ratusan calon CPMI tersebut dilaksanakan secara bertahap.

"Sebanyak 12 orang CPMI telah kembali dari Kamboja pada 5 Agustus 2022 untuk gelombang pertama kepulangan. Pada gelombang kedua 6 Agustus 2022 dipulangkan 13 orang, 14 orang di gelombang ketiga pada 8 Agustus, dan gelombang keempat pada 22 Agustus 2022 sebanyak 202 orang," jelas Benny.

Disebutkan Benny, ratusan CPMI berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.

"Mayoritas berasal dari Sumatera Utara dengan jumlah 129 orang, disusul Jawa Barat 24 orang, Jawa Timur 14 orang, Jawa Tengah 13 orang, DKI Jakarta 11 orang dan Kalimantan Barat 10 orang. Dari Bali dan Kepulauan Riau 9 orang, Riau dan Banten 5 orang, Sumatera Barat 3 orang, Lampung dan Sulawesi Selatan 2 orang serta NTB, Bangka Belitung, Sumatera Selatan masing-masing satu orang," rincinya.

Selain itu, Benny menambahkan, terdapat pula dua orang yang belum teridentifikasi daerah asalnya. Benny menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membongkar jaringan sindikat perdagangan orang tersebut.

"WNI yang dipulangkan pada gelombang pertama sampai ketiga telah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri dan difasilitasi kepulangannya oleh BP2MI berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah setempat," beber Benny.

Masih terkait TPPO, Benny mengaku mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022 terkait pemberangkatan 645 orang WNI ke Kamboja melalui Bandara Kuala Namu Sumatera Utara dan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ratusan WNI itu dikabarkan menggunakan pesawat sewaan.

Atas informasi tersebut, BP2MI kemudian melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, khususnya dinas tenaga kerja setempat. Benny mengatakan, pihaknya berhasil menggagalkan sebanyak 215 orang yang akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu Sumut.

"Kita berkolaborasi dengan Kepolisian Sumatera Utara, Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dan telah berhasil mencegah kepergian 215 WNI yang akan diberangkatkan lewat Bandara Kuala Namu," ungkapnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

Ketua Umum IMI Bamsoet Tandatangani MoU PT Otomotif Film Indonesia, Berikan Diskon Khusus bagi Anggota IMI

Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2