Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Pemalsuan
Berkas Perkara dan Tersangka Jakis Djakaria CS Sudah P-21. Hartono: Polda Banten Harus Segera Melimpahkannya Kejati Banten
2021-10-26 06:11:05
 

Advokat senior Hartono Tanuwidjaja (Foto: BH /ams)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Advokat senior Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, MH, CBL didampingi anggonya Harun Julianto C Sitohang SH, MH, CLA, selaku kuasa hukum Tn. kasim dari PT. Farika Steel menghimbau kepada para penyidik Direskrimum Polda Banten. Agar segera melakukan proses tahap 2 untuk penyerahan bukti dan tersangka, Jakis Djakaria dan kawan-kawan ke Kejaksaan Tinggi Banten, supaya perkaranya segera disidangkan, karena waktu 60 hari sudah lewat.

Pasalnya, kasus dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan pemalsuan surat tersebut sudah berlarut larut penanganan perkaranya. Padahal sesuai laporan Polisi Nomor: TBL/243/Vlll/RES.1.9/2020/BANTEN/SPKT III tanggal 7 Agustus 2020 jo surat Kejati Banten Nomor: B.1374/M.6.4/Eku.1/07/2021 tertanggal 22 Juli 2021, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP.

Menurut Hartono Tanuwidjaja surat laporan polisi yang telah dibuat dan di tandatanganinya tersebut, telah jelas dugaan peristiwa atau perbuatan pidana dari terlapor, Jakis Djakaria dan kawan-kawan itu.

Namun, perkaranya terlalu lama dan berlarut-larut. Padahal, lanjut Hartono atas laporan itu, penyidik telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan keberadaan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan adanya keterangan dari ahli pidana dan perdata.

"Penyidik Kamneg Polda Banten juga telah menetapkan dan menerbitkan surat penetapan Tersangka terhadap lima orang, yakni, Jakis Djakaria, H. Sofyan Sulaeman Bin H. Sulaeman, Didi Rosadi Bin Haerudin, Ruhul Amin ST Bin Hasanudin dan Gunawan Bin Dana," ujar Hartono kepada wartawan di kantornya Jakarta, pada Jumat (22/10)

Kendati demikian, setelah melalui proses penyidikan berdasarkan laporan polisi tersebut, imbuh Hartono pihak Kejati Banten juga telah menerbitkan surat cq Penyidik Kamneg Nomor: B.1374/M.6.4/Eku.1/07/2021 tertanggal 22 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Banten, yang pada intinya menyatakan berkas perkara tersebut sudah telah lengkap atau P-21.

"Artinya, penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dan pemalsuan surat yaitu dengan dengan cara melakukan perbuatan menggunakan surat pernyataan pelimpahan garapan dengan Reg. Nomor: 590/033/Pemt tanggal 22 Agustus 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP telah lengkap berdasarkan persyaratan materiil maupun formil alias sudah P-21," imbuhnya.

Namun, Direskrimum cq Kamneg Polda Banten, ungkap Hartono hingga kini ternyata belum melakukan pelipahan tahap 2, sesuai prosedur hukum, yaitu penyerahan barang bukti dan para tersangka ke Kejati Banten.

"Saya harap agar penyidik Direskrimum cq Kamneg Polda Banten dalam waktu dekat ini segera melakukan proses tahap 2 untuk menyerahkan barang bukti dan tersangka. Agar Kejati Banten membuat dakwaan dan segera menyidangkannya, karena mengingat tenggang waktu 60 hari telah di lampaui," pungkasnya.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Pemalsuan
 
  Berkas Perkara dan Tersangka Jakis Djakaria CS Sudah P-21. Hartono: Polda Banten Harus Segera Melimpahkannya Kejati Banten
  Putusan Hakim Artha Theresia Buat Histeris Istri Terbanding Arwan Koty
  Prof Dr Mudzakir: Laporan Palsu dan Pengaduan Palsu Merupakan Jenis Makhluk yang Berbeda
  Terdakwa Arwan Koty Disuruh Jaksa Menghadap Kasipidum, Namun 4 Kali Sia-sia
  Penasehat Hukum Arwan Koty Heran Sikap Majelis Hakim karena Enggan Menghadirkan Saksi Penyidikan
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2