Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Proyek Kereta Cepat
Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar
2022-08-02 13:03:00
 

Ilustrasi. Tampak pembangunan jalur Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Proyek ini sedari awal memang telah begitu kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yg katanya tidak melalui APBN kemudian berubah menjadi di support oleh APBN dan sekarang masaalah adanya pembengkakan biaya pihak China meminta agar Pemerintah RI menanggung biaya tsb. Penjelasan ini dirasa penting dan mendesak mengingat proyek ini belum juga tuntas dan menyita dana pembangunan yang begitu besar.

"Saya kira yang terpenting adalah pemerintah harus mampu menjelaskan kepada rakyat tentang nasib dan keberlanjutan proyek KCJB ini. Jika menilik dari sisi daya ungkit infrastruktur untuk perekonomian, saya kira semua akan setuju. Namun ini kembali lagi pada soal prioritas pembangunan dan kondisi negara saat ini dan meminggirkan aspek pembangunan lain, terutama soal kebutuhan pokok rakyat, narasi itu patut dipertanyakan," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini, Sabtu (30/7).

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin. Jangan kita terjebak pada proyek mercusuar namun rakyat kesulitan. Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Karena itu, jika rakyat saja masih banyak yang miskin dan menganggur, ada baiknya kita melakukan napak tilas arah pembangunan.

"Jika negara mesti menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB ini, mesti ada yang keliru dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kapasitas fiskal kita sudah sangat terbatas, utang juga semakin menggunung. Jika dibebani lagi dengan beban biaya proyek yang semestinya tidak perlu terjadi, tentu ini akan sangat memberatkan keuangan negara. Sudah saatnya perencanaan dan pelaksanaan proyek KCJB ini dievaluasi," tutur Syarief.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, evaluasi kelayakan proyek adalah hal yang lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, atau meleset jauh dari yang direncanakan. Bagi Indonesia yang daya dukung APBN nya terbatas, faktor penganggaran ini menjadi sangatlah krusial. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, dan presisi.

"Inisiatif pembangunan infrastruktur adalah hal yang baik, namun juga harus ditopang dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Perencanaan ini harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan. Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan tidak terencana dengan teliti dan baik , maka tinggal tunggu waktu saja pembangunan itu menjadi kontraproduktif. Inilah esensi dasar pembangunan yang mesti kita hayati bersama," tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Indonesia Darurat Narkoba Karena Ini..!

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Psikiater Mintarsih Terus Perjuangkan Hak Sahamnya di Blue Bird Hingga ke DPR

Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Indonesia Darurat Narkoba Karena Ini..!

Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2