JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI resmi menyetujui dua surat Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi dan amnesti untuk para terpidana. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai gelar rapat konsultasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Adapun yang diberikan Abolisi adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong (mantan Menteri Perdagangan), dan untuk Amnesti sebanyak 1.116 orang, salah satunya Hasto Kristiyanto (Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)).

"Hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," kata Dasco.

"Yang Kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42/pres/072025 tanggal 30 juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," lanjut Dasco.

Sebagaimana diketahui, Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara atau presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana, serta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, terdakwa Tom Lembong dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016. Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akibat perbuatannya, Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan (4,5 tahun) penjara oleh Majelis Hakim dan dihukum membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wayu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Terdakwa Hasto dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akibat perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan (3,5 tahun). Ia juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.(bh/amp)