Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Kasus Tanah
Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi
2024-03-25 20:19:35
 

 
PALU, Berita HUKUM - Konflik antara PT Citra Palu Minerals (CPM) dengan masyarakat sekitar tambang Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu belum juga usai

Sejumlah warga Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore, Kota Palu mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng di Jalan Suprapto, Senin (25/3) sekitar pukul 11.00 Wita. Majelis Pemuda Adat (MPA) Poboya sebagai Organisasi Pemuda Poboya mengaku sangat dirugikan atas kejadian yang menimpa Agus Pemuda Poboya yang saat ini memasuki 23 hari ditahan di Polres Palu.

Majelis Pemuda Adat (MPA) Poboya mengadukan dugaan kriminalisasi terhadap Agus Adjaliman, salah seorang warga Poboya yang tengah ditahan di sel tahanan Polres Palu karena dijerat UU ITE terkait sejumlah postingannya di Facebook (FB) terkait aktivitas perusahaan tambang emas PT Citra Palu Mineral (CPM) di Poboya yang disinyalir limbah penyebab air sungai Poboya keruh ketika hujan mengguyur.

Di postingan FB, Agus juga mempublish sejumlah aktivitas blasting (peledakan) material tambang yang telah meresahkan warga setempat, karena dikhawatirkan peledakan ini akan berdampak buruk terhadap sungai dan lingkungan, apalagi peledakan itu dilakukan di hulu, sementara di hilir adalah pemukiman warga Poboya.pp

Dihadapan komisioner Komnas HAM, Sofyar (tokoh masyarakat) Poboya mengungkapkan bahwa mereka sudah berulang kali berupaya agar saudara Agus ditangguhkan penahanannya dengan alasan istrinya tengah hamil besar dan tinggal menunggu waktu melahirkan. "Dengan alasan kemanusiaan dan berpapasan dengan bulan ramadhan, maka kami mengajukan permohonan penahanan, namun hingga hari ini tidak dipenuhi kepolisian," kata Sofyar.

Menurut Sofyar tokoh masyarakat Poboya, peristiwa yang diposting di medsos oleh Agus merupakan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, seperti adanya air sungai keruh berasal dari kegiatan perusahaan di atas. Tapi uniknya kata Sofyar postingan ini dituduh bohong dan ujaran kebencian oleh perusahaan.

Upaya mediasi damai antara Agus dengan perusahaan Tambang Emas milik Pengusaha Bakri, PY CPM lanjut Sofyar juga telah dilakukan berulang-ulang, tapi tidak membuahkan hasil. Pasalnya sejumlah poin persyaratan yang menjadi syarat diajukan oleh CPM untuk ditandatangani Agus sangatlah tidak logis dan manusiawi. Misalnya Agus harus mengakui bahwa tanah yang diolahnya adalah tanah milik CPM. Hal ini menurut Sofyar sama dengan tidak mengakui hak ulayat orang Poboya atas tanah tersebut.

"Jadi sudah jelas bahwa yang mereka inginkan adalah tanah dengan cara mengkriminalisasikan Agus," tandas Sekjend MPA, Iwan sembari menambahkan bahwa setelah Agus ditahan polisi, pihak CPM langsung mengolah tanah milik Agus padahal tidak ada kesepakatan jual beli tanah.

Sementara LBH Sulteng yang membentuk Tim Hukum pendampingan sebagai wadah Advokasi Hukum Front Advokat Rakyat Poboya (FAR Poboya) menilai bahwa pihak Polres Palu sudah ketinggalan soal perkembangan hukum di negeri ini.

Buktinya kata Advokat Rakyat Agussalim SH, pihak penyidik masih memakai pasal-pasal di UU ITE yang sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia setelah mengabulkah gugatan Haris Azhar- Fatia beberapa waktu lalu. Dimana MK menilai bahwa pasal tersebut sudah kehilangan objek, sementara penanganan kasus UUIT tidak seperti penanganan formil kasus-kasus lain, karena di IT yang dibutuhkan pembuktiannya. "Jadi sekarang atas dasar apa mereka menyidik dan menahan Agus?" tegas Advokat Rakyat Agussalim, selaku Kuasa Hukum bersama Safarudin SH yang tergabung dalam FRONT Advokat Rakyat Poboya (FAR Poboya)

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Ahmad yang menerima aduan warga Poboya mengaku akan menindaklanjuti aduan tersebut sembari meminta kepada warga dan LBH Sulteng untuk lebih melengkapi bukti-butkti dan kronologis peristiwa hukum yang menimpa Agus, guna dikaji apakah terjadi pelanggaran HAM terhadap Agus. "Harusnya penyidik memisahkan masalah pengajuan penangguhan penahanan dari pihak keluarga Agus dengan upaya damai dengan pihak CPM," imbuh Ahmad.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan
  Kuasa Hukum: Iwan Chandra Pemilik Resmi Surat Tanah 771 Persil 109 di Roa Malaka Tambora !
  Titik Terang Temuan Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jalan Pasar Pagi No 126 Roa Malaka Tambora
  Ozzy Sudiro Jelaskan Tanah di Daan Mogot KM 14 Bukan Milik Pertamina
  Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM

Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan

Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2