Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Polri
Deklarasi ZI Menuju WBK-WBBM, Ini Pesan Kapusdik Intelkam Lemdiklat Polri ke Jajarannya
2021-05-14 19:19:41
 

Kegiatan deklarasi pencanangan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM di Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.(Foto:Istimewa)
 
SOREANG, Berita HUKUM - Sinergitas, integritas dan kedisiplinan merupakan komponen penting dalam upaya membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM)

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdik Intelkam Lemdiklat) Polri Kombes Yuyun Yudhantara saat memimpin deklarasi pencanangan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM yang dihadiri para pejabat utama beserta personel Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/5).

"Semoga integritas akan menjadi budaya yang tertanam di dalam setiap individu di lingkungan Pusdik Intelkam Soreang Bandung," kata Kombes Yuyun.

"Perlunya komitmen dari dalam hati untuk bisa benar-benar melaksanakan zona integritas dimulai dengan memperbaiki diri masing-masing agar jangan sampai melakukan korupsi, gratifikasi dan tindakan sejenisnya," imbuh dia.

Menurut dia, seluruh jajarannya harus kompak dan bersatu padu guna mewujudkan hal tersebut. "Kinerja para personel bergotong royong berkinerja baik mewujudkan capaian yang luar biasa ini harus didukung semua pihak," ujar Perwira Menengah (Pamen) yang pernah menjabat Kapolres Kendari ini.

Lebih jauh, dia memaparkan sasaran yang dicapai dari pencanangan ZI tersebut. "Manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan tentang SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan terhadap publik soal kesehatan dengan menggunakan BPJS serta pelayanan terhadap peserta didik baik Dikbangpers, SIP khusus maupun SIP reguler di Pusdik Intelkam," paparnya.

"Kami juga berharap bisa melaksanakan tugas ini dengan optimal dengan mengedepankan akuntabilitas, kemudian transparansi serta partisipatif," tambahnya.(bh/mos)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ungkap 1,129 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah, Kapolri Apresiasi Jajaran Polda Metro

PPN Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Konstitusi Pancasila

Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat

Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak

Tembus 4.000 Kasus Positif Sehari, Pemprov DKI Ingatkan Warga Tak Sepelekan COVID-19

Praktik Pinjaman Online Tanpa Izin Berhasil Dibongkar, Polisi: 5 Pelaku Diamankan 2 DPO

Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa

PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2