Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemindahan Ibu Kota
Edy Mulyadi Berhasil Bangkitkan Kesadaran Warga Kalimantan, Kini Saatnya Tuntut Maaf Para Bedebah Pembakar Hutan
2022-01-26 12:23:59
 

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena unik terjadi di Kalimantan. Selama ini warga pulau tersebut dikenal pendiam dan tidak pernah berekspresi atas apa yang dialami. Kini, semua seolah kompak 'menyala' berkat Bang Edy Channel.

Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menanggapi apa yang sedang terjadi di Kalimantan.

Di mana warga Kalimantan sedang rama-ramai menyatakan kemarahan kepada Edy Mulyadi. Dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya, Edy mengkritik rencana pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara.

Pernyataan Edy Mulyadi menuai kecaman karena menyebut diksi "tempat jin buang anak". Edy Mulyadi sudah meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dan meluruskan bahwa maksud "tempat jin buang anak" artinya adalah tempat jauh nan terpencil.

Kembali ke Adhie Massardi. Menurutnya, fenomena sensitivitas rakyat Kalimantan yang menyala ini tidak boleh padam begitu saja.

Rakyat Kalimantan perlu memanfaatkan energi tersebut untuk mengecam para pembakar hutan hingga penambang batubara yang sudah membuat alam Kalimantan rusak dan menimbulkan derita bagi rakyat setempat.

"Ini fenomena menarik Kalimantan. Sensitivitas rakyat Borneo nyala berkat Bang Edy Channel. Saatnya menuntut maaf para bedebah pembakar hutan, penjarah jutaan kubik batubara, yang bikin rakyat Kalimantan harus hadapi bencana alam dan derita hidup yang nyata," tuturnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/1).

Adhie Massardi menilai bahwa bangsa Indonesia perlu berterima kasih kepada Edy Mulyadi yang berhasil membangkitkan kesadaran sosial masyarakat Kalimantan.

Sementara, Edy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan "Kalimantan tempat jin buang anak".

Ucapan tersebut disampaikan Edy terkait penolakannya atas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Edy Mulyadi menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan "Kalimantan tempat jin buang anak". Ucapan tersebut disampaikan Edy terkait penolakannya atas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Dikutip dari Kompas TV, Edy Mulyadi menjelaskan istilah yang dia maksud merujuk pada tempat yang jauh.

"Tempat jin buang anak itu hanya istilah untuk menggambarkan tempat yang jauh, terpencil," katanya pada Senin (24/1).

Dirinya juga mengaku tidak ada maksud untuk menghina.

"Cuman yang saya sampaikan tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh," kata Edy.

Permintaan maaf ini disampaikan Edy Mulyadi saat peretemuan sejumlah tokoh Kalimantan yang dipimpin oleh dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Uhaib As'ad.

Edy Mulyadi juga meminta maaf melalui kanal YouTubenya yaitu Bang Edy Channel.

Namun permintaan maaf Edy Mulyadi juga mengibaratkan Monas dan Bumi Serpong Damai yang dianggapnya sangat jauh dari tempat lainnya seperti dikutip dari Tribunnews.

"Jangankan Kalimantan, dulu Monas itu disebut tempat 'jin buang anak' yang maksudnya untuk menggambarkan tempat yang jauh."

"Selain itu juga dapat dicontohkan seperti BSD. Itu pada era 1980-1990-an termasuk tempat Jin Buang Anak. Tapi bagaimana pun jika teman di Kalimantan merasa terganggu, saya minta maaf," kata Edy.

Selain itu dirinya juga kembali menegaskan pernyataannya tersebut bukanlah bermaksud menghina atau menyudutkan.

"Jadi istilah tempat jin buang anak itu bukan untuk menyudutkan. Jadi sekali lagi, konteks jin buang anak dalam pernyataan itu adalah untuk menggambarkan tempat jauh, bukan untuk mendiskreditkan pihak tertentu," tegasnya(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Aktivis JAKI Puji Langkah Kapolri Konsolidasikan Dukungan untuk Kawal dan Sukseskan IKN
  Poros Nasional Kedaulatan Negara Tambah 12 Pemohon Uji UU IKN
  Dua Investor Bersiap Mundur, PKS: Pemerintah Perlu Menghitung Beban Ekonomi Saat Memaksa Pembangunan IKN
  Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi
  HNW Mendukung Petisi Menolak Pemindahan Ibu Kota
 
ads1

  Berita Utama
DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

 

ads2

  Berita Terkini
 
DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah

Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024

Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3

Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2