Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Prabowo Subianto
Elektabilitas Prabowo Nyungsep Karena Tidak Mampu Tunjukkan Kontribusi Nyata
2020-07-22 07:07:57
 

Ilustrasi. Jokowi dan Prabowo.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden yang menempatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai yang teratas dengan keterpilihan sebesar 16,2 persen.

Sedangkan di urutan kedua, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyalip Prabowo Subianto dengan keterpilihan 15 persen. Sementara itu, elektabilitas Prabowo nyungsep di urutan ketiga dan mengalami penurunan elektabilitas hingga 10 persen.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, jebloknya elektabilitas Prabowo Subianto adalah peringatan keras bagi Partai Gerindra.


Menurut Umam, anjloknya minat publik memilih Menteri Pertahanan itu dipicu oleh ketidakmampuan Prabowo dan Gerindra memberikan kontribusi nyata dalam kerja pemerintahan Joko Widodo.

Kata Umam, serbuan isu tentang dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo terkait lobster sangat massif. Edhy Prabowo saat ini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

"Kemungkinan hal ini dipicu oleh ketidakmampuan Prabowo dan Gerindra menunjukkan the real contribution (kontribusi nyata) dan efektivitas peran mereka di dalam pemerintahan," demikian analisa Direktur Paramadina Public Policy Institute itu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/7).

Merespons fakta politik itu, Umam mengingatkan elite Partai Gerindra harus melakukan antisipasi dengan membangun kembali kepercayaan publik. Jika tidak diantisipasi, maka Gerindra berpotensi mendapatkan sanksi politik dengan hilangnya basis pemilih loyal.

"Gerindra bepotensi menjadi bubble party, yakni saat sentimen kepercayaan publiknya melemah, elektabilitas partainya akan mengempis hingga tinggal captive marketnya saja, basis swing voters yang dinikmatinya berpotensi mengalami deficit electoral," demikian kata Umam.

Diketahui, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil surveinya mengatakan, elektabilitas Ganjar berada di angka 16,2 persen. Angka itu naik dari 11,8 persen di bulan Mei 2020.

Sementara itu, pada posisi kedua ada Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 15 persen. Angka itu pun naik dari 10,4 persen di bulan Mei 2020. Selanjutnya di posisi ketiga, ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 13,5 persen dari 14,1 persen di bulan Mei 2020.

Dalam survei pada bulan Pebruari lalu, elektabilitas Prabowo Subinato masih teratas denga prosentase keterpilihan di angka 22,2 persen. Kemudian survei bulan Mei, keterpilihan terhadap Mantan calon Presiden tahun 2019 lalu itu menurun di angka 14,1 persen.(aut/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Prabowo Subianto
 
  Koalisi Sipil Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Pesawat Mirage 2000-5 Prabowo
  Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?
  Refly Harun Sentil Prabowo Sejak Gabung Jokowi, Lupa Pernah Didukung FPI, GNPF Ulama, PA 212
  Fahri Hamzah Kecewa dengan Prabowo: Harusnya Bisa Rangkul Oposisi
  Elektabilitas Prabowo Nyungsep Karena Tidak Mampu Tunjukkan Kontribusi Nyata
 
ads1

  Berita Utama
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya'

Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton

Mahasiswa UINSU di Begal HP, Pelaku Mengaku Perwira Polisi Sunggal

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2