JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Gerindra, Sugiat Santoso mendorong agar kementerian dan lembaga berwenang untuk menindaklanjuti serta memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik perihal implikasi dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," ujar Sugiat, di Jakarta, pada Sabtu (31/10) seperti dikutip suaradotcom.
Dia berujar, putusan kasasi MA pada dasarnya berkaitan dengan keabsahan dokumen suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian terkait.
Diketahui, MA mengabulkan kasasi pemohon gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terhadap surat keterangan (Suket) penyetaraan derajat pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Amar putusan kasasi MA pada Jum'at (30/10) menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pemilihan Presiden Pilpres) 2024 tidak sah alias cacat hukum.
Menghormati Putusan Kasasi MA
Partai Gerindra, lanjut Sugiat, menyatakan menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait suket tersebut.
"Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat.
Sugiat menilai putusan kasasi tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi yang harus disikapi secara serius dan pentingnya semua pihak untuk melihat dan memahami substansi perkara serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan secara utuh.
"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," cetusnya, yang juga selaku Juru Bicara Partai Gerindra.
Lebih lanjut, Sugiat menegaskan, Partai Gerindra menjunjung tinggi kepastian hukum dan independensi peradilan, serta memastikan polemik ketatanegaraan diselesaikan secara konstitusional.
"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," tegas Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI.(bh/amp) |