Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

Gubernur Bali Minta Bupati Tinjau Besaran PBB
Saturday 27 Aug 2011 23:16:53
 

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika (Foto: Istimewa)
 
*Pejabat daerah diminta selektif menerima investasi dari pemerintah pusat

DENPASAR-Para bupati seluruh Bali diminta untuk mempertimbangkan peninjauan terhadap besarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk tanah yang masih berstatus sebagai lahan pertanian.

Rekomendasi tersebut diusulkan mengingat cukup banyak kasus di Bali, dimana besarnya pajak bumi dan bangunan untuk tanah lahan pertanian yang besarnya sama dengan tanah yang digunakan untuk perhotelan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada keterangannya di Renon, Sabtu (27/8), menegaskan para bupati memegang adil yang sangat besar bagi kesejahteraan para petani. Apalagi saat ini kebijakan besaran penetapan PBB berada di tangan kabupaten/kota.

Pastika berharap para bupati dapat membuat kebijakan yang pro terhadap petani dan pertanian Bali. “Kan sekarang urusan PBB berada di Kabupaten, mudah-mudahan dapat di dengar, jadi PBB untuk para petani yang betul-betul masih bertani tidak boleh disamakan dengan yang nanam hotel,” jelas Made Mangku Pastika.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mengimbau, pemprov Bali untuk lebih selektif dalam menerima investasi dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bali juga diharapkan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung serta aturan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) sebelum menerima tawaran investasi dari pemerintah pusat.

Diakuinya, secara iklim investasi Bali selalu menarik untuk berinvestasi, tetapi pemerintah provinsi Bali harus mampu memilah dan berani melakukan penolakan “Jangan semua diterima, baru dari pemerintah pusat jangan semua di terima, kemudian ada satu hal yang di Bali kita ingin, bagaimana RTRWP ini mampu bertahan mempertahankan situasi Bali,” ujar Arjaya.

Ia pun menegaskan, Bali saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Apalagi kondisinya saat ini Bali mengalami keterbatasan ketersediaan air dan energi listrik. (bbc/gre)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Investor Gugat PT Pilar Perkasa Manarasaud atas Dugaan Wanprestasi

Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah

Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya

Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII

 

ads2

  Berita Terkini
 
Investor Gugat PT Pilar Perkasa Manarasaud atas Dugaan Wanprestasi

Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan

Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun

PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

KPK Bawa 3 Koper Setelah Geledah Rumah Wantimpres Era Jokowi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2