Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Dana Bansos
HOT! Duit Korupsi Bansos Diduga Mengalir ke PDIP Lewat Staf Puan, Pengadaan Tas Bansos Rekomendasi 'Gibran'
2020-12-20 16:22:07
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah artikel dari Majalah Tempo berjudul 'Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara' membuat Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bertanya-tanya.

Pertanyaan Andi Arief mengerucut pada sosok yang oleh artikel itu disebut sebagai "Anak Pak Lurah".

"Benarkah Gibran 'Anak Pak Lurah'?" ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi, Minggu (20/12).

Kepada redaksi, Andi arief mengurai bahwa laporan Majalah Tempo tidak hanya mengulas fee Rp 10 ribu yang dikutip Juliari Batubara dari bantuan sosial (bansos) Covid-19 saat menjadi Menteri Sosial.

Juliari, sambung Andi Arief, juga disebut meminta kutipan sebesar 10 hingga 20 persen dari nilai pengadaan paket bansos. Alasannya, paket-paket itu ada pemiliknya, yakni politikus dan pejabat pemerintah.

"Untuk pengadaan goodie bag diserahkan ke Sritex atas rekomendasi dari Gibran. "Itu jatah anak Pak Lurah," kata sumber Tempo di Kemensos," jelas Andi Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Di dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain "Anak Pak Lurah" minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP.

"Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran. Upeti bansos untuk Tim Banteng," sambungnya.

Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko WIdodo bergerak.

"Walikota Goodie Bag. Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan," tekannya.

Dalam artikel ini, sumber yang dihubungi Majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode "Anak Pak Lurah".

Oleh Tempo, kode "Pak Lurah" disebut mengacu ke Jokowi.

Berikut petikan dalam majalah tersebut:

"Menurut dua anggota Staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. 'Itu bagian anak Pak Lurah," tutur seorang di antaranya. Sebutan 'Pak Lurah' mengacu pada Jokowi.

Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memproduksi tas".

Sementara menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo. Sebab seharusnya, data yang didapat itu menjadi dokumen hukum yang seharusnya dibuka di pengadilan.

"Tempo tahu dari mana? Terserah mereka lah.Nnanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar nanti kita sue (tuntut) Tempo-nya," ujarnya kepada redaksi sesaat lalu.

KORUPSI BANSOS KUBU BANTENG

- Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial.

- Tim ini menampung upeti dan mengarahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP.

- Menteri Juliari sempat menyebut nama putra Presiden untuk pengadaan tas penampung bansos.

Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP.

KPK menyita duit Rp 14,5 miliar dalam OTT pejabat Kemensos, Sabtu, 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Harry sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap.

Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10 ribu dari paket bahan pokok seharga Rp 300 ribu. Selama delapan bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan. "Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko," ujar Ketua KPK Firli.

Pada Ahad dinihari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada komisi antikorupsi. Setelah diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. "Mohon doanya," kata Juliari kepada para pewarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai duit suap untuk Mensos Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Shelvy. "Untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," ujar Firli.

Penelusuran Tempo menunjukkan, duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang ke luar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar Rp 40 juta per jam. Juliari menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah; Medan; Bali; dan Malang, Jawa Timur.

Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, pada Selasa, 3 November lalu, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di Gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras.

Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDIP Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota DPR RI (PDIP) dari daerah pemilihan Jawa Tengah I, yang meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya, Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisi uang tunai.

Kuasa hukum Juliari, Maqdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. "Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari P. Batubara," kata Maqdir.

Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Giyanto, dan Ketua PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Giyanto hanya menjawab, "Siap." Sedangkan Bambang mengatakan Puan belum merespons. "WhatsApp belum dibalas," ujar Bambang.
....
Selain itu, nama PT Sritex sebagai penyedia tas bansos disebut merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal, semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil-menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak merespon saat dimintai konfirmasi oleh Tempo.(gelora.co.tempo.co/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kasus Dana Bansos
 
  Kembali Didemo, KPK Didesak Segera Periksa Gibran Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
  Investigasi Korupsi Bansos, Pemred Majalah Tempo: Verifikasi Berlapis Sudah Dijalankan
  Kritik C. Suhadi tentang Majalah Tempo Korupsi Bansos di Kubu Banteng
  Gurihnya Dana Bansos
  KPK Usut Penunjukkan Sritex dalam Proyek Tas Bansos Covid-19, #TangkapAnakPakLurah Jadi Trending Topik
 
ads1

  Berita Utama
Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemerintah Longgarkan Aturan PPKM, PKL dan Usaha Kecil Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

Benny Rhamdani Protes Keras Soal Perlakuan Oknum Imigrasi Malaysia: Sita Barang Milik PMI Tapi Tak Dikembalikan

Penertiban Aset: Upaya Bersama Antara KPK, Pemerintah Daerah, juga Jurnalis

Irwan Fecho: Mereka Sadar Kekuasaan di Ujung Tanduk, Sehingga Demokrat Harus Jadi Kambing Hitam

Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2