Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kelapa Sawit
Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi 'Diskriminasi' Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan
2023-01-13 01:54:59
 

Ilustrasi. Perkebunan Kelapa Sawit.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan 'memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit' yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada Senin, 9 Januari 2022. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama melalui Council of Palm Oil Producing Countries untuk meningkatkan pasar kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit.

"Presiden memang tak terang-terangan menyebut aturan Uni Eropa dalam keterangannya, tapi patut kita duga itulah yang dimaksud mengingat sebelumnya tudingan serupa pernah dilontarkan pejabat Indonesia," kata Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Rabu (11/1).

Kebijakan Uni Eropa menetapkan Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) mestinya tak dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Pengurangan deforestasi sudah menjadi komitmen global dan seharusnya disikapi sebagai momentum meningkatkan transparansi serta pengelolaan komoditas berkelanjutan.

Regulasi itu melarang komoditas yang dihasilkan lewat deforestasi setelah 2020 atau yang tidak memenuhi syarat ketertelusuran untuk memasuki pasar Uni Eropa. Pelaku usaha di Indonesia cukup membuktikan bahwa sudah tidak ada deforestasi di konsesi mereka setelah tanggal 31 Desember 2020-sesuai aturan cut off EUDR.

"Mestinya aturan itu tidak menjadi ancaman jika pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menghentikan deforestasi untuk kelapa sawit. Namun pernyataan 'memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit' itu bisa mengindikasikan bahwa kedua negara masih berniat melakukan pembiaran terhadap terjadinya deforestasi," ujar Kiki.

Penyusunan UU Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa merupakan implementasi komitmen mereka untuk memitigasi terjadinya perubahan iklim. Pemerintah Indonesia pun memiliki komitmen serupa, di antaranya melalui kebijakan moratorium hutan dan target FOLU (forest and other land uses atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan) Net Sink 2030.

"Praktik-praktik industri kelapa sawit di masa lalu yang terbukti merampas lahan masyarakat adat dan menghancurkan hutan sudah seharusnya dihentikan. Jadi, langkah Uni Eropa itu positif untuk planet Bumi dan keadilan sosial," ujar Kiki.

Regulasi anti deforestasi Uni Eropa tersebut juga bisa membantu petani sawit, khususnya petani swadaya yang telah menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Sebab, keberadaan mereka bisa diakui, baik secara hukum maupun dalam rantai pasok, dengan adanya prasyarat ketertelusuran atau traceability. Meskipun dalam implementasinya, Uni Eropa harus memberikan perhatian dan bekerja sama dengan para petani agar mereka dapat memenuhi prasyarat uji tuntas.(greenpeace/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kelapa Sawit
 
  Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi 'Diskriminasi' Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan
  Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut
  Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah
  Dana Sawit Bermasalah, Komisi XI Usulkan Bentuk Panja BPDPKS
  Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'Diskriminasi Sawit'
 
ads1

  Berita Utama
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan

Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik

Amerika Serikat Lacak 'Balon Pengintai' yang Diduga Milik China - Terbang di Mana Saja Balon Itu?

Foto-foto The Beatles yang Hilang Ditemukan, Sir Paul McCartney 'Dibanjiri Emosi'

Tujuh Isu Keumatan yang Dicetuskan Muhammadiyah Perlu Diperhatikan

Terdakwa Eddy Kasus Pemalsuan Divonis 1,3 Tahun Penjara, Pengacara Terdakwa Nyatakan Banding

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2