JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat massa Logis 08 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada Kamis (11/6).
Ketua Umum (Ketum) Logis 08, Anshar Ilo, mengatakan pihaknya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
"Kami mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan yang diduga melibatkan PT BRI dan PT Telkom Indonesia. Proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun," tegas Anshar Ilo dalam keterangannya di sela-sela aksi, Kamis (11/6).
Mantan Waketum DPP KNPI ini menuturkan perkara tersebut harus diusut hingga ke akar-akarnya mengingat nilai kerugian negara yang beredar dalam pemberitaan mencapai angka yang sangat besar.
"Kami meminta KPK segera menetapkan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," ujar eks aktivis HMI ini.
Selain itu, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset, penyitaan, dan mekanisme asset recovery sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu Fuad B, Wakil Ketua Umum Logis 08 yang bertindak sebagai Jendral lapangan aksi menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara yang diselewengkan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat. Karena itu, kami meminta agar seluruh kerugian negara yang timbul dapat dipulihkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," kata mantan Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Indonesia.
Dalam pernyataan sikapnya, Logis 08 juga mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencegah praktik korupsi serupa terjadi di masa mendatang.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan orasi serta menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak terkait sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
Di akhir aksi, Anshar Ilo mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan media untuk bersama-sama mengawal proses hukum hingga tuntas.
"Kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum. Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tandas Fuad.(*/bh/amp) |
