Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    

Kasus Nazaruddin, Ujian Integritas dan Komitmen SBY
Sunday 21 Aug 2011 05:52:18
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Istimewa)
 
MEDAN-Integritas Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang di uji. Hal ini terkait dengan komitmennya dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi. Kasus M Nazaruddin merupakan tantangan terberat dari komitmennya tersebut.

"SBY dalam kedudukannya sebagai Presiden maupun Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, publik tengah menunggu langkah-langkah nyata yang akan diambilnya, terutama dalam percepatan pemberantasan korupsi," katanya pengacara senior Adnan Buyung Nasution di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (20/8), seperti dikutip Antara.

Abang—sapaan akrab pria beruban ini—menyatakan, SBY harus membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ia tetap konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi. Langkah itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata yang bisa diawali memecat dan memperoses secara hukum kader partainya sendiri yang sudah menyalahi aturan partai.

Selain itu, lanjut Abang, pada akhir masa pemerintahan nanti, SBY harus berani mengambil kebijakan yang tegas dan rasional. SBY tidak bisa terus-menerus larut dalam permainan 'dagang sapi' bersama-sama segelintir orang.

Salah satu yang mendesak adalah memperbaiki kinerja pemerintahan dengan melakukan perombakan kabinet secara total. Postur kabinet yang tambun perlu dirampingkan dan disegarkan dengan mengganti menteri-menteri titipan partai yang rapornya buruk dengan memasukkan menteri baru yang rekam jejaknya jelas, memiliki kemampuan di bidangnya dan yang paling penting mereka harus berintgrasi.

Sekarang ini, lanjut dia, rakyat kian menyadari kebutuhan akan sosok pemimpin yang berintegritas. Sebaliknya, semakin hari justru tidak tampak dalam sosok kepemimpinan SBY. "Langgam kepemimpinannya yang lamban dan kurang responsif membuat banyak urusan menjadi tetap terbengkalai. Terkadang ia reaktif terhadap hal-hal sepele yang tidak semestinya menjadi fokus dan prioritas," papar pendiri YLBHI itu.(mic/ans)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan

Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka

Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2