Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Dana Bansos
Kembali Didemo, KPK Didesak Segera Periksa Gibran Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
2021-01-07 09:18:40
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk memeriksa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan keterlibatan di kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Desakan itu disampaikan oleh Jaringan Pemuda Indonesia (JPI) saat menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu siang (6/1).

Ketua Umum (Ketum) JPI, Yaban Ibnu mengatakan, aksi dilakukan untuk merespons pemberitaan yang menyebutkan bahwa adanya dugaan keterlibatan Gibran dalam perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos).

Dalam pemberitaan Tempo menyebutkan bahwa, Gibran memberikan rekomendasi salah satu perusahaan yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex sebagai Juliari agar menjadi perusahaan yang menjalankan pengadaan goodie bag untuk bansos sembako.

"Kami meminta KPK untuk segera memeriksa 'anak Pak Lurah' yaitu Gibran Rakabuming atas dugaan keterlibatan korupsi dana bansos," ujar Yaban Ibnu kepada Kantor Berita Politik RMOL di lokasi aksi unjuk rasa, Rabu siang (6/1).

Selain itu kata Yaban, pihaknya juga meminta KPK untuk menindaklanjuti keterlibatan oknum-oknum lainnya yang disebut dalam investigasi majalah Tempo edisi 21-27 Desember 2020 yang berjudul "Korupsi Bansos Kubu Banteng".

"KPK berani bongkar, KPK hebat," pungkasnya.

Aksi yang mendesak KPK untuk memeriksa Gibran juga telah dilakukan oleh Pergerakan Masyarakat Madani (Permadani) pada Selasa siang (5/1).(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ungkap 1,129 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah, Kapolri Apresiasi Jajaran Polda Metro

PPN Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Konstitusi Pancasila

Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat

Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Disebut Tidak Bisa Jawab, Nurul Ghufron: Komnas HAM Perlu Belajar Banyak

Tembus 4.000 Kasus Positif Sehari, Pemprov DKI Ingatkan Warga Tak Sepelekan COVID-19

Praktik Pinjaman Online Tanpa Izin Berhasil Dibongkar, Polisi: 5 Pelaku Diamankan 2 DPO

Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa

PPN Sembako, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Hingga Pencabutan Subsidi Listrik, Wakil Ketua MPR: Kebijakan Ini Tidak Berpihak Rakyat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2